Masyarakat Adat Pertahankan Wilayahnya dari Konsesi PT. TPL

"Tuduhan perusahaan (PT. Toba Pulp Lestari) merusak lingkungan tidak benar, dan tidak berdasarkan fakta di lapangan”, kata Jandres Silalahi, Direktur PT. Toba Pulp Lestari.

Hutan

"Harus kami perjuangan tanah kami ini. Tak mau aku anak dan cucuku mati sia-sia. Darimana lagi kami bisa menghidupi anak-anak kami," kata Rusmedia Lumbangaol, perempuan adat Desa Sipituhuta.

Hutan berperan penting bagi kehidupan warga adat baik untuk menopang ekonomi maupun kelestarian budaya.

"Jika hutan hilang, maka ekonomi dan budaya juga ikut menghilang," kata Roganda Simanjuntak.

Hutan lokasi areal konflik Masyarakat Adat Pandumaan-Sipituhuta dengan PT. Toba Pulp Lestari, tanaman penuh eukaliptus di lokasi PT. TPL Sektor Tele, Humbang Hasundutan. [Barita News Lumbanbatu]

Menurut alumni sejarah Universitas Sumatera Utara ini, memang masih meneruskan budaya secara turun-temurun dalam mengelola hutan, ada ritual dan tradisi yang sakral.

Jandres Silalahi, Direktur PT. Toba Pulp Lestari mengatakan bahwa perusahaan itu sudah berdiri sejak tahun 2003 saat Presiden Megawati menjabat, pihaknya sangat menghormati adat isti-adat dan selalu koordinasi dengan pemuka adat setempat.

"TPL adalah objek vital karena bersifat Tbk, memiliki saham Internasional, mendapat seritfikai dan peroleh grand industri. Kami beroperasi berdasarkan izin HTI (Hutan Tanaman Industri, sesuai dengan undang undang," kata Jandres.

Menurut Roganda, TPL telah menebang pohon alam, namun dalam budaya masyarakat menebang pohon adalah suatu pantangan. Mayoritas laki-laki di desa Pandumaan-Sipituhuta bekerja sebagai petani kemenyan. Ada semacam mantra saat menderes getah kemenyan :“Parung simardagul-dagul sahali mamarung gok bahul-bahul gok ampang (sekali menderes karung pun penuh)”.

Rusmedia mengaku telah menyekolahkan anak-anaknya dari hasil getah kemenyan. Harganya bisa mencapai 400 ribu rupiah per kilogramnya.