Naikkan Kelas UMKM, Bobby Nasution Dorong Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah

pihaknya juga melakukan penjajakan terhadap bank-bank yang dapat dijadikan mitra kerjasama.

Suhardiman
Minggu, 27 Februari 2022 | 07:05 WIB
Naikkan Kelas UMKM, Bobby Nasution Dorong Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah
Wali Kota Medan Bobby Nasution. [Ist]

SuaraSumut.id - Wali Kota Medan Bobby Nasution melakukan berbagai upaya untuk membuat UMKM naik kelas. Salah satunya adalah berusaha agar Pemkot Medan bisa memiliki Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Tujuannya agar transaksi antara pemerintah dengan pelaku UMKM bisa lebih cepat sehingga modal UMKM dapat berputar lebih cepat.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan, Zulkarnain Lubis mengatakan, KKP ini merupakan instrumen belanja yang bisa digunakan bendahara di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD). KKP ini memfasilitasi percepatan transaksi keuangan di tingkat OPD, antara bendahara pengeluaran ataupun pejabat pengadaan dengan pihak-pihak ketiga sebagai penyedia barang dan jasa.

"KKP ini juga memberikan kemudahan adminsitratif. Jadi melalui KKP yang diberikan kepada bendahara pengeluaran, maka transaksi keuangan barang dan jasa yang diperlukan di tingkat OPD, itu lebih mudah dilakukan. Tidak perlu menunggu proses adminsitratif sebelumnya," katanya, dalam keterangan yang diterima, Minggu (27/2/2022).

Untuk itu, kata, Zulkarnain, penggunaan KKP ini sangat mendukung upaya peningkatan UMKM. KKP ini membuat pemerintah dapat bertransaksi langsung dengan pelaku UMKM.

Baca Juga:Hasil Liga Inggris: Manchester United Ditahan Imbang Watford Tanpa Gol

"Selain itu, KKP ini tentunya sekaligus mendorong pelaku UMKM beralih dari transaksi tunai ke non tunai," ujarnya.

Dalam penggunaannya, kata Zulkarnain, bendahara memegang kartu yang keluarkan oleh pihak bank yang menjadi mitra kerjasama Pemkot Medan. Sebelumnya, bank mitra kerjasama terlebih dahulu mengisi dana belanja pada kartu tersebut.

Selanjutnya, pembayaran kepada bank mitra kerjasama dibebankan kepada APBD melalui uang persediaan yang dialokasikan ke semua bendahara pengeluaran. Saat ini BPKAD Medan sedang menyusun rancangan peraturan Wali Kota yang mengatur tentang penggunaan kartu kredit pemerintah itu.

"Perwal ini akan mengatur penganggaran di kartu itu bagaimana, kerjasama dengan banknya bagaimana, sampai kepada sisi pertanggungjawaban," ungkapnya.

Selain persiapan regulasi, kata Zulkarnain, pihaknya juga melakukan penjajakan terhadap bank-bank yang dapat dijadikan mitra kerjasama.

Baca Juga:Tawarkan Aneka Ragam Kue Klasik, Anns Bakehouse & Creamery Resmikan Store Baru di Veteran, Bintaro

"Tentunya yang kita akan mencari bank yang paling siap dan cepat," tukasnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini