SuaraSumut.id - Protes anti PBB di timur Republik Demokratik Kongo pada Selasa (26/7/2022) menimbulkan korban jiwa. Tiga personel penjaga perdamaian PBB dan sedikitnya 12 warga sipil tewas dalam peristiwa itu.
Protes dipicu oleh keluhan bahwa misi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang dikenal sebagai MONUSCO, telah gagal melindungi warga sipil dari kekerasan milisi selama bertahun-tahun. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengutuk kekerasan itu.
"Dia menegaskan bahwa setiap serangan yang ditujukan terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB dapat menjadi kejahatan perang dan menyerukan kepada otoritas Kongo untuk menyelidiki insiden ini dan membawa mereka yang bertanggung jawab ke pengadilan," kata Wakil Juru Bicara PBB Farhan Haq, mengacu pada pernyataan Guterres.
Protes dimulai pada Senin (25/7) di kota Goma dan pada Selasa menyebar ke Butembo. Di mana seorang tentara PBB dan dua polisi PBB ditembak mati, kata Haq kepada wartawan di New York.
Baca Juga:Idap Penyakit Langka, Ruben Onsu Mulai Takut Mati
Di kedua kota tersebut, pasukan penjaga perdamaian PBB dituduh membalas dengan kekerasan ketika ratusan pengunjuk rasa melemparkan batu dan bom molotov, merusak dan membakar gedung-gedung PBB.
Seorang wartawan Reuters melihat penjaga perdamaian PBB menembak mati dua pengunjuk rasa di Goma, di mana sedikitnya lima orang tewas dan 50 terluka menurut juru bicara pemerintah Patrick Muyaya.
"Di Butembo sedikitnya tujuh warga sipil tewas dan lainnya terluka," kata kepala polisi kota itu, Paul Ngoma.
Misi penjaga perdamaian PBB telah menghadapi tuduhan melakukan pelanggaran selama bertahun-tahun.
"Jelas jika ada tanggung jawab pasukan PBB atas cedera, atau kematian, kami akan menindaklanjutinya," kata Haq.
Baca Juga:Siapa Oki Rengga? Komika yang Tarik Penonton Diduga Usai Lawakannya Disebut Tak Lucu
Pasukan PBB disarankan untuk menggunakan gas air mata saat membubarkan pengunjuk rasa dan hanya melepaskan tembakan peringatan jika diperlukan, ujar dia.
Protes-protes tersebut diserukan oleh faksi sayap pemuda partai yang berkuasa, yang menuntut misi PBB menarik diri karena dianggap tidak efektif.
Bentrokan antara pasukan lokal dan kelompok pemberontak M23 di Kongo timur dalam beberapa bulan terakhir telah memaksa ribuan orang mengungsi.
Serangan oleh gerilyawan yang terkait dengan ISIS juga terus berlanjut meskipun keadaan darurat selama setahun dan operasi gabungan melawan mereka oleh tentara Kongo dan Uganda.
"Kami telah melakukan yang terbaik, tidak hanya selama bertahun-tahun, tetapi selama beberapa dekade benar-benar berusaha membawa stabilitas ke Kongo Timur," kata Haq.
Ia mengatakan bahwa kepala penjaga perdamaian PBB Jean-Pierre Lacroix diperkirakan akan berkunjung ke Kongo sesegera mungkin.
MONUSCO mengambil alih operasi perdamaian di Republik Demokratik Kongo pada 2010. MONUSCO memiliki lebih dari 12.000 tentara dan 1.600 polisi yang dikerahkan pada November 2021, dan telah ditarik secara bertahap selama bertahun-tahun. [Antara]
