SuaraSumut.id - Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang menggelar aksi demo menolak kenaikan harga BBM menguasai ruang sidang paripurna DPR Aceh, Senin (5/9/2022).
Mereka melakukan orasi sambil menunggu pimpinan DPR Aceh untuk menyampaikan aspirasi mereka soal penolakan kenaikan BBM.
Melansir Antara, di dalam gedung para mahasiwa mendapat pengawalan ketat dari personel kepolisian. Di sana para mahasiswa juga membentangkan sejumlah spanduk bertuliskan tolak BBM naik.
Orator aksi Agus Sriwahyudin menilai, kenaikan harga BBM bersubsidi dinilai berdampak buruk terhadap perekonomian masyarakat Indonesia.
Baca Juga:Tarif Tiket Damri Naik Efek Kenaikan Harga BBM, Perjalanan Lintas Negara Makin Mahal
"Kita tidak akan pulang sampai harga BBM turun kembali, sepakat teman-teman," teriak Wahyu.
Sekitar satu jam di ruang sidang paripurna, pimpinan DPRA yakni Ketua Pon Yahya dan sejumlah anggota dewan lainnya menemui mahasiswa.
Di depan pimpinan DPR Aceh, mereka kembali menyampaikan tuntutan untuk memperjuangkan penurunan harga secara silih berganti.
Diberitakan, pemerintah resmi mengumumkan kenaikan harga BBM mulai dari Pertelite, Pertamax dan Solar.
Pengumuman disampaikan oleh Presiden Jokowi pada Sabtu (3/9/2022).
Jokowi menyatakan, pengalihan subsidi BBM bertujuan agar subsidi yang diberikan pemerintah menjadi lebih tepat sasaran.
Baca Juga:Gaya Busana Brigjen Andi Rian Dinilai Biasa Saja dan Tidak Mewah, Komisi III DPR: Jangan Lebai Juga!
Ini isi lengkap pidato Presiden Jokowi dikutip Selebtek dari YouTube Sekretariat Presiden:
Pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia. Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN.
Tetapi anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun dan itu akan meningkat terus.
Dan lagi lebih dari 70 persen subsidi BBM justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu yaitu pemilik mobil-mobil pribadi. Mestinya uang negara tersebut harus diproritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu.
Dan saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit ini. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM. sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian. Dan sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran.
Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM sebesar Rp12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu, sebesar Rp150 ribu per bulan, dan mulai diberikan bulan September selama empat bulan.
Pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan dalam bentuk Bantuan Subsidi Upah yang diberikan sebesar Rp600 ribu.
Saya juga telah memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk menggunakan dua persen Dana Transfer Umum (DTU) sebesar Rp 2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum, bantuan ojek online dan untuk nelayan
Pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat harus tepat sasaran. Subsidi harus lebih menguntungkan masyarakat yang kurang mampu.
