SuaraSumut.id - Sopir angkot di Majalengka, Jawa Barat, melakukan aksi mogok, menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Hal ini membuat personel Polres Majalengka turun tangan. Mereka mengangkut pelajar dan masyarakat ke sekolah serta tempat kerja.
"Personel menyisir seluruh sekolah menggunakan kendaraan untuk mengantar pelajar," kata Kapolres Majalengka AKBP Edwin Affandi melansir Antara, Senin (5/9/2022).
Ia mengatakan, aksi mogok yang dilakukan para sopir membuat pelajar dan masyarakat yang akan beraktivitas tidak terlayani.
Baca Juga:Pola Kerja Fleksibel Bikin Kemenkeu Hemat Triliunan Rupiah
Dirinya menginstruksikan seluruh jajaran yang terdampak mogok massal angkutan umum, agar bisa membantu masyarakat dan pelajar.
Dirinya memastikan petugas di lapangan akan terus bersiaga saat aksi mogok massal masih berlangsung.
"Aksi ini kami lakukan sebagai upaya memberikan pelayanan terhadap para pelajar saat angkutan umum mogok massal.
Dirinya mengaku operasi tergantung situasi dan kondisi di lapangan.
"Aksi itu bersifat tentatif sampai terbentuk kesepakatan antara Pemkab Majalengka dengan Organda terkait dengan tarif yang akan digunakan oleh angkutan umum setelah kenaikan harga BBM," katanya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi resmi mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Sabtu (5/9/2022).
Joko Widodo mengklaim keputusan itu merupakan pilihan terakhir pemerintah.
"Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian, dan sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran," kata Jokowi.
Harga Pertalite dari Rp 7.650 menjadi Rp 10 ribu per liter, Solar bersubsidi dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800 per liter dan Pertamax nonsubsidi dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.
"Mestinya uang negara itu harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu dan saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit," kata Jokowi.
Pengamat ekonomi dari Universitas Surabaya Prof Wibisono Hardjopranoto mengatakan, kenaikan harga BBM merupakan keputusan pemerintah yang sangat tepat.
"Seharusnya sudah sejak dulu harus naik (BBM), dan subsidi diberikan kepada orang yang tepat," katanya melansir Suara.com.
Ia mengaku penggunaan BBM subsidi ini banyak yang tidak tepat sasaran. Banyak ditemukan kendaraan mewah yang ikut antre beli BBM subsidi di SPBU.
"Ini merupakan fenomena gunung es, yang kelihatan berapa itu kebocoran-nya. APBN jebol," ucapnya.
Dirinya mengaku dampak dari kenaikan BBM adalah terjadinya inflasi. Namun, dari kacamata ekonomi akan terkena inflasi adalah mereka yang masuk dalam fixed income group.
"Artinya yang terkena inflasi warga negara yang pengangguran, atau terkena Covid-19," katanya.
