SuaraSumut.id - Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut), masuk dalam 8 besar nomine pelayanan investasi terbaik tahun 2022 tingkat nasional berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi dari Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI.
Diharapkan capaian ini menjadi motivasi dan semakin mendorong Pemkot Medan melalui OPD terkait untuk meningkatkan mutu pelayanan investasi dan kemudahan berusaha.
Hal ini dikatakan oleh Wali Kota Medan Bobby Nasution saat menerima kunjungan Direktur Kerja Sama Pelaksanaan Berusaha Kementerian Investasi/ BKPM RI J.S Meyer Siburian di Balai Kota Medan, Selasa (9/6/2022).
Selain bersilaturahmi, kedatangan jajaran BKPM RI tersebut juga dalam rangka melakukan kegiatan uji petik nomine terhadap kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan.
Baca Juga:Sejarah Hari Kesaktian Pancasila Diperingati Setiap 1 Oktober
Bobby Nasution menyambut baik hal itu. Terlebih dalam penilaian itu juga sifatnya memberikan pembinaan sehingga dapat semakin membantu Pemkot Medan, terutama DPMPTSP untuk meningkatkan kualitas kinerja sesuai tugas pokok dan fungsinya (tupoksi).
"Kami sangat menyambut baik kehadiran tim penilai yang akan melakukan uji petik nomine. Semoga bisa memberikan dan menghasilkan hasil penilaian yang terbaik. Apalagi, tujuan kita adalah menghadirkan dan memberikan kemudahan investor maupun pelaku usaha dalam memulai dan membangun usahanya di Kota Medan," kata Bobby.
Direktur Kerja Sama Pelaksanaan Berusaha Kementerian Investasi/ BKPM RI J.S Meyer Siburian mengungkapkan, kedatangannya bersama tim penilai ke Kota Medan dalam rangka uji petik nomine. Artinya, untuk menilai kinerja Pemkot Medan melalui OPD terkait penyelenggaran kemudahan kegiatan berusaha di Kota Medan.
"Uji petik nomine ini adalah penilaian terakhir. Tujuannya adalah untuk mengecek dan memastikan apakah data dan keterangan yang telah diisi sebelumnya sudah sesuai dengan kondisi di lapangan. Penilaian ini juga kita lakukan untuk mencari 3 daerah terbaik, baik itu tingkat kategori provinsi, kota maupun kabupaten," ujarnya.
Meyer mengaku, pihaknya melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait seperti Kemendagri, Kemenkeu, HIPMI, dan KPK untuk ikut melakukan penilaian.
Baca Juga:Cara Memeriksa Kebocoran Data Registrasi Nomor HP, Apakah Nomormu Aman?
"Nantinya hasil dari penilaian akan kita serahkan kepada Kementerian Keuangan. Tidak ada sanksi dalam penilaian ini. Sifatnya untuk pembinaan agar kinerja pemerintah daerah semakin baik, terutama terkait penyelenggaran kemudahan kegiatan berusaha," katanya.
