SuaraSumut.id - Partai Buruh Sumatera Utara menggelar aksi demo di depan gedung DPRD Sumut, Rabu (12/10/2022). Ada enam isu dari tuntutan massa, seperti minta kenaikan upah sebesar 13 persen di 2023 hingga menolak kenaikan harga BBM.
Ketua Partai Buruh Sumut Willy Agus Utomo mengatakan, aksi ini dilakukan serentak di 34 provinsi di Indonesia. Willy mengaku, saat ini kebijakan pemerintah tidak pernah memikirkan kesejahteraan rakyat, justru dianggap semakin memiskinkan rakyat sendiri.
"UU Cipta Kerja telah merampas hak-hak buruh, upah murah, PHK mudah dan lainnya. Semua kebijakan pemerintah lebih mementingkan kaum pemodal. Kami tegas akan terus melawan segala bentuk pemiskinan rakyat," kata Willy.
Willy menyampaikan sudah saatnya Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menaikkan upah minumum kabupaten/kota dan upah minimum provinsi sebesar 13 persen di 2023.
Baca Juga:PKS Angkat Jenderal Munir Jadi Anggota Dewan Pakar: "Ini Amanah, Saya Merasa Terhormat"
"Sudah tiga tahun buruh Sumut tidak mengalami kenaikan upah. Jadi gubsu jangan tidak menaikan upah buruh lagi di 2023," ujarnya.
Willy mengaku, jika pemerintah tidak mendengarkan tuntutan, para buruh mengancam akan menggelar mogok nasional.
"Khusus di Sumut, kami menyatakan siap menggelar mogok nasional dengan mengerahkan puluhan ribu buruh dari gabungan elemen. Kita akan mengkonsolidasikan gerakan aksi besar-besaran itu nantinya," jelasnya.
Aksi buruh diterima oleh Kepala Bagian Humas DPRD Sumut M Sofyan. Dirinya menyampaikan para anggota dewan sedang menggelar rapat paripurna.
Pihak DPRD berjanji akan menyampaikan seluruh poin tuntutan buruh ke pemerintah pusat dalam waktu segera mungkin.
Baca Juga:Ada Demo di Area Patung Kuda Hari Ini, Pengalihan Lalu Lintas Bersifat Situasional
