SuaraSumut.id - Dedi Mulyadi menyarankan agar ke depan pemerintah menggaji para Ketua RT dan RW dengan nilai wajar. Politisi Partai Gerindra ini menilai mereka bertugas melayani masyarakat di kewilayahan selama 24 jam.
"Tugas mereka (para ketua RT dan RW) sangat sentral di kewilayahan, karena bersentuhan langsung dengan masyarakat," kata Dedi melansir Antara, Minggu (19/11/2023).
Dedi mengaku prihatin karena selama ini para Ketua RT dan RW digaji dengan nilai yang rendah di sejumlah daerah.
Dedi bercerita mengenai permasalahan data yang membuat bantuan dari pemerintah tidak tepat sasaran. Sementara mereka yang benar-benar membutuhkan sama sekali tidak terdaftar sebagai penerima bantuan.
"Atas kondisi ini, pasti yang pertama disalahkan itu RT dan RW. Apalagi kalau saudara dari RT RW-nya mendapatkan bantuan," ucapnya.
Menurut Dedi, hal itu bukanlah kesalahan RT dan RW. Sebab data penerima bantuan berasal dari survei BPS yang sifatnya berkala sekitar empat tahun sekali.
Di sisi lain, Dedi mengaku prihatin dengan gaji RT dan RW yang sangat kecil. Di beberapa tempat ia pernah bertemu jika mereka digaji Rp 200 ribu per bulan, bahkan ada yang hanya Rp 900 per tahun.
"Sudah hanya dapat Rp 900 ribu per tahun, setiap ada masalah pasti yang pertama disalahkan. Belum lagi urusan kerja bakti, kemalingan sampai warga berkelahi pasti larinya ke RT dan RW," jelasnya.
Ke depan, kata Dedi, gaji RT RW harus dinaikkan dan mereka juga harus dilengkapi handphone. Hal ini agar bisa dalam setiap hari memperbaharui data kependudukan yang berpengaruh pada kemiskinan seperti warga meninggal dunia, sakit hingga mereka yang cerai.
"Jadi harus diupayakan kalau tahun depan gaji RT dan RW minimal Rp1 juta per bulan," katanya.
Bagi Dedi hal tersebut bukanlah angan-angan. Saat menjabat Bupati Purwakarta, Dedi pernah menggaji para Ketua RT Rp 750 ribu per bulan dan Rp 800 ribu per bulan gaji RW.
Namun, katanya, cukup disayangkan karena hingga kini gaji para Ketua RT dan RW tersebut belum naik meski sudah lima tahun berlalu.
