SuaraSumut.id - Bawaslu memutuskan untuk menghentikan kasus viral rekaman diduga pejabat di Kabupaten Batubara, berkomplot untuk memenangkan pasangan capres-cawapres 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Keputusan itu diambil setelah pihak Bawaslu Kabupaten Batubara mengambil sampel suara empat Forkopimda yakni Kapolres, Dandim, Kajari dan Bupati. Hasilnya tidak ada ditemukan unsur yang melanggar.
"Bawaslu Batubara mengambil sampel suara pejabat Forkopimda yang dituding memenangkan salah satu paslon, hasilnya tidak identik," kata Ketua Bawaslu Sumut M Aswin Diapari Lubis ketika dihubungi SuaraSumut.id, Selasa (16/1/2024).
"Setelah dilakukan rapat pleno, tidak ada pelanggaran. Sehingga kasus ini dihentikan. Rekaman suara tidak identik dengan pejabat yang dimaksud, dan rekaman yang beredar hoaks," sambungnya.
Baca Juga:
Beda Kelas Anies Baswedan Tutup Alexis dan Ahok Saat Tutup Kalijodo, Lebih Ganas Mana?
Aksi Joget Siti Atikoh Jadi Perbincangan, Netizen: Beda Sama Iriana
Namun demikian, kata Aswin, tidak menutup kemungkinan pihaknya membuka kembali kasus itu jika ada temuan fakta baru, yakni orang yang melihat langsung pembicaraan itu dan melaporkannya secara resmi.
Aswin mengatakan beredarnya rekaman percakapan itu membuktikan adanya pihak yang sengaja buat kegaduhan. Bawaslu berharap pihak kepolisian turun mencari penyebar rekaman suara tersebut.
"Tentu dalam hal ini pihak terkakit akan melacak dan memburu berita hoak, siapa penyebar berita pertama," pungkasnya.
Diberitakan, rekaman pembicaraan diduga pejabat di Kabupaten Batubara, memberi instruksi untuk memenangkan pasangan capres-cawapres nomor urut 02 pada Pilpres 2024 viral di media sosial.
Percakapan pejabat itu diunggah oleh akun TikTok @nasionalcorruption. Dalam uggahan tersebut, terdengar suara pria membahas persiapan Pilpres 2024.
"Jadi untuk kepala desa ini langsung saja kita diarahkan ke 02, judul yang pertama, tidak ada cerita lain, tidak ada cerita alasan apapun, menangkan 02 di desa masing-masing," ujar suara dalam rekaman, Minggu (14/1/2024).
Terdengar juga pihak tersebut membahas anggaran yang digunakan untuk operasional saat Pilpres 2024.
