Potret Kusam Konflik Agraria di Deli Serdang: Terima Tali Asih atau Gusur Paksa

Bagi yang melawan, siap menahan kerasnya intimidasi oleh preman bahkan oknum aparat.

Suhardiman
Kamis, 20 Juni 2024 | 14:12 WIB
Potret Kusam Konflik Agraria di Deli Serdang: Terima Tali Asih atau Gusur Paksa
Pemandangan rumah warga yang porak-poranda di Jalan Jati Rejo Sampali, Deli Serdang. [Suara.com/M.Aribowo]

"Yang mana perumahan mewah itu diinisiasi oleh Ciputra Grup dan kawan-kawannya," ungkapnya.

Reforma Agraria Jauh Panggang dari Api

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono memberikan janji manis akan melaksanakan reforma agraria sebagai bentuk menciptakan iklim investasi yang baik. Narasi ini dibagikan anak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lewat cuitan di akun media sosial X @AgusYudhoyono pada Rabu, 26 Februari 2024.

"Selaku menteri @atr_bpn yang berada di bawah koordinasi Menko Ekonomi, saya bersilaturahmi dengan pak @airlangga_hrt untuk koordinasi terkait tugas-tugas yang menjadi prioritas saat ini," tulisnya.

"Kami sepakat untuk terus berupaya menyelesaikan reformasi agraria dan menciptakan iklim investasi yang baik, dimana di dalamnya membutuhkan kepastian hukum dan kesiapan lahan usaha. Terima kasih pak Airlangga atas penerimaannya yang begitu baik dan penuh rasa kekeluargaan," ucap AHY.

Namun, pernyataan manis AHY ini bak peribahasa jauh panggang dari api. Penggusuran masyarakat atas nama pembangunan malah semakin masif, seperti yang terjadi di Deli Serdang.

Menilik data dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), konflik agraria di Indonesia terus meningkat tiap tahunnya di Indonesia. Pada tahun 2023 terjadi 214 kasus konflik agraria. Angka ini meningkat 12 persen dibandingkan tahun 2023 dengan jumlah kasus 212 konflik terjadi.

Menurut KPA, wilayah paling banyak terjadi pecahnya konflik agraria terjadi di Sumut dengan 33 kasus konflik agraria dengan luas lahan mencapai 34.090 hektare, korban terdampak sebanyak 11.148 KK. Pecahnya konflik tersebar di 25 desa di berbagai kabupaten di Sumut.

Pejuang Reforma Agraria Harun Nuh menyampaikan kondisi perampasan tanah yang dialami masyarakat adat semakin memang semakin parah terjadi di penghujung masa jabatan Presiden Joko Widodo.

"Semakin parah (perampasan tanah), periode pertama Jokowi itu banyak berharap kita ya, bagaimana suara untuk reforma agraria, terus 12 juta hektare akan didistribusikan terus sertifikasi dipercepat, itu asyik kan," katanta saat diwawancari SuaraSumut.id.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini