"Hampir rata-rata berkedok perusahaan negara tapi dibelakangnya pengembang, ada yang perumahan mewah, ada yang di-kavling-kavling. Kalimat HGU ini kan berlindung para mafia, pemodal-pemodal, ini sekian hektare punya si polan (pengembang) tapi plangnya perusahaan negara," ucapnya.
Mirisnya lagi pemerintah yang notabene pelayan rakyat dan juga anggota DPR yang dipilih untuk memperjuangkan aspirasi, nyaris tutup mata melihat penggusuran yang terjadi. Perjuangan dalam mewujudkan tanah untuk rakyat kian terjal.
"Mereka (pemerintah) tutup mata," pungkasnya.
Sementara itu, Pemprov Sumut membantah tudingan kalau pemerintah tutup mata dengan penderitaan masyarakat terkait konflik agraria yang terjadi di Deli Serdang dan daerah lainnya.
Fungsional Ahli Muda Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemprov Sumut Ngadimin saat diwawancarai di sela-sela aksi unjuk rasa ribuan masyarakat yang menggeruduk Kantor Gubernur Sumut, Senin (10/6/2024), menegaskan pihaknya tetap menampung semua aspirasi masyarakat terkait permasalahan tanah dan akan menyelesaikan secara komperhensif.
Dirinya juga membantah tudingan pemerintah berpihak kepada pemodal terkait konflik agraria.
"Kita akan selesaikan, semua lini akan bekerja, kita akan bahas persoalan ini, dan memperdalamnya, harusnya nanti ada pertemuan lagi (dengan masyarakat adat dan petani)," katanya.
Kontributor : M. Aribowo
