- Buruh di Medan memperingati Hari Buruh pada 1 Mei 2026 dengan menuntut kenaikan upah serta penghapusan sistem outsourcing.
- Pekerja mengeluhkan minimnya pengawasan pemerintah serta kebijakan pengupahan yang menggabungkan tunjangan ke dalam gaji pokok sehingga dianggap tidak layak.
- Para pengunjuk rasa menuntut pemerintah meninjau kembali regulasi ketenagakerjaan dan menjamin kebebasan berserikat bagi seluruh pekerja di Indonesia.
Ia juga menilai gerakan buruh di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara, tengah menghadapi tantangan serius. Menurutnya, lemahnya konsolidasi membuat sebagian buruh mudah terpengaruh oleh kepentingan pemodal.
“Mirisnya, gerakan buruh hari ini seolah didina-bobokan. Difasilitasi, tapi justru dijauhkan dari perjuangan substansial,” ujarnya.
Lebih lanjut, Didi mengkritik sejumlah regulasi ketenagakerjaan yang dianggap tidak efektif melindungi hak buruh. Ia menyebut berbagai aturan yang lahir dalam beberapa tahun terakhir justru menjadi “jebakan” bagi pekerja.
“Mulai dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, PP 35, Omnibus Law, hingga PP 78. Banyak regulasi dibuat, tapi tidak maksimal untuk kepentingan buruh,” katanya.
Menurut Didi, negara seharusnya hadir sebagai pelindung, bukan justru menciptakan kebijakan yang memperlemah posisi pekerja. Ia pun menyerukan agar pemerintah lebih serius mendengar aspirasi buruh dan memastikan setiap regulasi berpihak pada keadilan sosial.
Amatan di lokasi, massa aksi peringatan Hari Buruh Internasional, memblokade persimpangan Lapangan Merdeka, Jalan Raden Saleh dan Jalan Balai Kota Medan. Mereka meminta Gubernur Sumut Bobby Nasution untuk hadir mendengar aspirasi kaum buruh.
Kontributor : M. Aribowo
