- Pemerintah Kabupaten Tapteng dan WALHI menggelar workshop di Pandan pada 12 Mei 2026 untuk mengevaluasi dampak bencana ekologis.
- Bencana alam akhir 2025 di Tapanuli berdampak pada 61 ribu hektare lahan serta menyebabkan ratusan korban jiwa meninggal dunia.
- WALHI menolak izin tambang dan perkebunan yang merusak lingkungan serta mendorong konsep pembangunan agroforestry untuk kesejahteraan masyarakat lokal.
SuaraSumut.id - Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) bersama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menggelar workshop bertajuk 'Menata Ulang Kabupaten Tapanuli Tengah dan Ekosistem Batang Toru' di GOR Pandan, Selasa (12/5/2026).
Kegiatan ini menjadi momentum evaluasi sekaligus refleksi atas dampak bencana yang meluluhlantakkan wilayah Tapteng dan kawasan Ekosistem Batang Toru yang terjadi akhir November tahun 2025 silakan.
Bupati Tapteng, Masinton Pasaribu menyampaikan kegiatan yang diinisiasi oleh kelompok masyarakat sipil bersama WALHI dan sejumlah pihak tersebut menjadi langkah penting dalam merumuskan arah pembangunan Tapteng, pascabencana ekologis yang terjadi pada November 2025 lalu.
“Workshop ini diinisiasi oleh teman-teman masyarakat sipil, WALHI, dan berbagai pihak dengan menghadirkan Balai Kehutanan, kementerian, dinas provinsi, hingga dinas kabupaten. Tentu kami mengapresiasi dan berterima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini,” ujar Masinton.
Ia berharap forum tersebut mampu melahirkan gagasan serta konsep pembangunan baru yang lebih ramah lingkungan, khususnya bagi wilayah perbukitan dan kawasan hulu yang masuk dalam area konservasi Batang Toru.
Masinton juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara karena tetap mempertahankan Tapanuli Tengah dalam kawasan konservasi Batang Toru.
Menurutnya, keputusan tersebut menjadi modal penting untuk memulihkan kembali kondisi ekosistem dan ekologi di wilayah Tapteng.
“Kami berterima kasih kepada provinsi yang tidak jadi mengeluarkan Tapanuli Tengah dari wilayah konservasi Batang Toru. Ini menjadi modal awal untuk menata kembali ekosistem dan ekologi Tapanuli Tengah, termasuk kawasan hulunya,” ucapnya.
Ia menegaskan Pemkab Tapteng mendukung penuh keberlanjutan konservasi Batang Toru. Masinton mengatakan melalui forum diskusi yang digelar dapat menghasilkan komitmen bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil untuk menjaga kawasan tersebut secara kolaboratif.
“Nanti FGD juga kita harapkan melahirkan komitmen bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, dan masyarakat sipil untuk sama-sama menata dan memperbaiki wilayah konservasi Batang Toru,” jelasnya.
Masinton menilai kawasan Batang Toru memiliki nilai ekologis tinggi karena menjadi habitat berbagai satwa dilindungi dan keanekaragaman hayati lainnya. Karena itu, ia mendorong pendekatan pembangunan berbasis agroforestry dan lingkungan hidup agar tetap memberi manfaat ekonomi kepada masyarakat sekitar.
“Di sana banyak habitat satwa yang dilindungi dan berbagai jenis tanaman. Ke depan kita berharap pendekatan di wilayah hulu dilakukan melalui konsep agroforestry dan pembangunan berbasis lingkungan yang juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” tutupnya.
Dampak Dahsyat Deforestasi di Tapteng
Sementara itu, Departemen Komunikasi Strategis dan Jaringan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Dana Prima Tarigan, menyoroti besarnya dampak ekologis yang ditimbulkan akibat bencana banjir dan longsor yang melanda kawasan Tapanuli tahun lalu.
Menurut Dana, bencana tersebut tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga memakan korban jiwa dalam jumlah besar. Ia menyebut sekitar 60 ribu hektare wilayah terdampak di kawasan Tapanuli, termasuk Tapanuli Tengah.
