- Pemerintah Kabupaten Karo menutup sementara pos retribusi wisata di Doulu dan Semangat Gunung pada 4 Juni 2026.
- Keputusan tersebut diambil akibat adanya insiden keributan antar pengelola pos retribusi yang terjadi pada 1 Juni 2026.
- Penutupan pos retribusi dilakukan sebagai langkah evaluasi sistem pengelolaan demi menjamin keamanan serta kenyamanan bagi seluruh wisatawan.
SuaraSumut.id - Pos pemungutan retribusi wisata di kawasan Pemandian Air Panas Doulu dan Semangat Gunung ditutup sementara. Hal ini menyusul insiden keributan antar pengelola pos retribusi yang terjadi pada Senin, 1 Juni 2026.
Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo, Juni Antomi Kemit, mengatakan penutupan sementara dilakukan sebagai langkah evaluasi dan pembenahan sistem pengelolaan retribusi agar tidak mengganggu aktivitas pariwisata.
"Menindaklanjuti insiden tersebut, kami telah berkoordinasi dengan pimpinan dan instansi terkait. Hasil koordinasi tersebut memutuskan untuk menutup sementara pengutipan retribusi wisata di kawasan Semangat Gunung dan Doulu sambil menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan guna menciptakan rasa aman dan nyaman bagi para pengunjung," kata Juni Antomi, melansir Antara, Kamis, 4 Juni 2026.
Meski pos retribusi ditutup sementara, aktivitas wisata di kawasan Air Panas Doulu tetap berlangsung normal dan masyarakat masih dapat menikmati seluruh fasilitas wisata yang tersedia.
Baca Juga:Tendang Perut Wanita Hamil, 2 Pria di Tembung Ditangkap
Menurut Juni, kebijakan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk memastikan sektor pariwisata Karo tetap kondusif dan memberikan pengalaman yang aman bagi wisatawan.
"Kami meminta maaf kepada seluruh pengunjung yang merasa kurang nyaman akibat insiden yang terjadi. Ke depan, kami akan terus melakukan pembenahan dan perbaikan dalam pengelolaan sektor pariwisata agar kejadian serupa tidak terulang," ujarnya.
Pihaknya mengimbau masyarakat serta wisatawan untuk tetap berkunjung ke berbagai destinasi wisata di daerah tersebut karena keamanan dan kenyamanan pengunjung tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
