- GMNI Medan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Medan pada Rabu, 17 Juni 2026.
- Massa menuntut penggulingan rezim Prabowo-Gibran serta penghentian praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan pembungkaman suara masyarakat sipil.
- Para mahasiswa mendesak evaluasi program pemerintah, reformasi pendidikan, serta penolakan terhadap perluasan peran militer dalam ruang sipil.
SuaraSumut.id - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Medan menggelar aksi unjuk rasa di depan DPRD Medan, Jalan Kapten Maulana Lubi, Medan, Rabu, 17 Juni 2026.
Dalam aksi tersebut, massa membawa sejumlah tuntutan yang mereka sebut sebagai "11+3 Tuntutan Rakyat" dengan tajuk utama "Gulingkan Rezim Prabowo-Gibran" dan "Kembalikan Supremasi Sipil".
Ketua Cabang GMNI Medan, Damses Sianturi, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk respons mahasiswa terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan rakyat dan berpotensi mengancam kehidupan demokrasi di Indonesia.
Dalam tuntutannya, GMNI Medan mendesak agar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beserta pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan penyalahgunaan kekuasaan diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Selain itu, mereka juga menuntut penghentian praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di seluruh sektor pemerintahan serta mendesak penegakan supremasi hukum yang independen, adil, dan bebas dari intervensi politik.
GMNI Medan turut menyoroti isu kebebasan sipil. Massa meminta pemerintah menghentikan segala bentuk pembungkaman suara rakyat, pembatasan informasi publik, dan praktik kooptasi media yang dinilai dapat menggerus ruang demokrasi.
Dalam bidang keamanan dan pertahanan, GMNI menolak perluasan peran aparat di ruang sipil. Mereka mendesak revisi Undang-Undang Polri dan Undang-Undang TNI yang dianggap berpotensi memperluas kewenangan aparat secara berlebihan.
"Kami menolak militerisme di ruang sipil. Tentara harus kembali ke barak dan prinsip supremasi sipil harus ditegakkan sebagaimana amanat reformasi," tegas Damses.
Massa aksi juga meminta pemerintah menghentikan keterlibatan militer dalam proyek-proyek pembangunan nasional maupun fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat yang menjadi kewenangan institusi sipil.
Selain isu demokrasi dan reformasi sektor keamanan, GMNI Medan juga menyoroti sejumlah program pemerintah. Mereka mendesak evaluasi menyeluruh terhadap program-program yang disebut sebagai program mercusuar rezim, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih (KMP), dan Sekolah Rakyat.
Menurut mereka, program-program tersebut perlu dikaji kembali untuk memastikan efektivitas, transparansi, serta manfaatnya bagi masyarakat luas.
Di sektor pendidikan, GMNI Medan mendesak pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU SISDIKNAS) yang berpihak kepada rakyat serta mewujudkan pendidikan gratis, ilmiah, demokratis, dan dapat diakses seluruh lapisan masyarakat.
Massa juga menuntut evaluasi total terhadap kebijakan belanja pertahanan negara. Mereka meminta pemerintah menghentikan pemborosan anggaran pertahanan melalui pembentukan batalyon baru dan penambahan personel yang dinilai tidak memiliki urgensi strategis.
Selain itu, GMNI Medan meminta penghentian proyek-proyek strategis nasional yang dinilai merugikan masyarakat, merampas ruang hidup warga, dan berpotensi merusak lingkungan.
Amatan SuaraSumut.id di lokasi tampak puluhan mahasiswa berupaya masuk ke dalam kantor DPRD Medan. Mereka tampak berupaya membuka pagar besi yang tertutup rapat.
