- Gubernur Sumut Bobby Nasution meninggalkan Rapat Paripurna DPRD Sumut terkait penandatanganan LPJ APBD 2025 pada 21 Juli 2026.
- Pengamat politik USU Fredyk Boven Ekayanta menilai tudingan arogan terhadap Gubernur Sumut dari pihak NasDem tidak berdasar fakta.
- Pengamat politik Agus Suriyadi menyatakan narasi negatif tersebut memicu asumsi liar dan kontraproduktif terhadap kesejahteraan masyarakat daerah.
SuaraSumut.id - Persoalan Gubernur Sumut Bobby Nasution meninggalkan Rapat Paripurna DPRD Sumut menuai pro dan kontra. Pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara (USU) Fredyk Boven Ekayanta menilai keliru jika apa yang dilakukan Bobby itu disebut arogan.
"Pernyataan Ricky Anthony yang menyebut Gubsu arogan itu tidak berdasar. Padahal tatib paripurna sudah dijalankan. Harusnya Pimpinan DPRD Sumut yang mengendalikan. Bukan lempar bola menuduh orang lain arogan. Ini membuat kita berasumsi macam-macam," katanya dalam keterangan yang diterima, Rabu, 29 Juli 2026.
Ia menilai hubungan antara NasDem dengan Bobby sangat harmonis. Namun, dengan adanya itu dapat menciderai hubungan harmonis tersebut.
"Dari pola-polanya bisa kita interpretasikan ada kemungkinan mengarah ke sana (menciderai hubungan NasDem-BN). Apakah itu soal elektoral, atau bisa saja karena persoalan bisnis yang terganggu karena gencarnya Gubernur menegakkan aturan atau sebagainya. Atau seperti abang bilang tadi ada mungkin dendam pribadi oknum di NasDem sendiri. Dan ini banyak terjadi juga di daerah lain," urai Fredyk.
Baca Juga:Dewa 19 Meriahkan Puncak Nommensen Festival
"Jika persoalan pribadi itu dibawa ke sikap partai lalu kemudian menuduh pribadi seseorang dengan narasi negatif, saya khawatir nanti NasDem akan dianggap sedang memainkan politik kotor dengan menyerang Bobby Nasution," tambah Fredyk.
Pengamat Politik USU lainnya, Agus Suriyadi, menyayangkan narasi negatif yang dilontarkan kepada Bobby. Menurutnya, statement itu kontraproduktif dengan semangat kesejahteraan masyarakat yang gencar ingin diwujudkan Pemda.
"Pemda ini kan eksekutif dan legislatif. Maka saya menilai itu kontraproduktif ya. Ini bukan hanya soal NasDem saja," ungkapnya.
Agus mengakui pernyataan tersebut membuat publik berasumsi liar.
"Karena sepengetahuan kita hubungan NasDem dengan Gubernur itu harmonis ya. Kalau begini, ya asumsinya kan jadi liar. Ya seperti itu tadi ada yang bilang NasDem sedang menyerang Gubernur, padahal ini kan oknum ya. Jadinya gara-gara nila setitik rusak susuk sebelanga," jelasnya.
Baca Juga:Anggota DPRD Medan Jadi Tersangka Kasus Dugaan Pengeroyokan
Untuk diketahui, Gubernur Sumut Bobby Nasution walk out dari Rapat Paripurna di Kantor DPRD Sumut soal penandatanganan bersama LPJ APBD 2025, Selasa, 21 Juli 2026. Bobby kemudian buka suara soal keluar dari paripurna tersebut.
Terpisah, Pengamat Komunikasi Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Sumut, Dr Fakhrur Rozi menilai staement Ricky dapat dipandang sebagai representasi sikap politik masing-masing partai dan sesuai arahan pimpinan partai masing masing.
"Secara umum, diarahkan atau tidak, pernyataan setiap anggota DPRD itu ya sikap pimpinan partai politiknya," jelasnya.
Namun dia menilai keputusan Gubsu meninggalkan ruang sidang juga dapat dipahami sebagai upaya gubernur untuk tetap menghormati lembaga legislatif yang memiliki dinamika politik tinggi.
“Respons yang muncul setelah itu, baik yang mendukung maupun yang mengkritik, merupakan hal yang wajar dalam politik. Di DPRD ada banyak partai politik dengan pandangan yang berbeda-beda, sehingga reaksi yang muncul juga beragam,” katanya.
