GNPF Ulama Sumut Minta Pilkada Ditunda: Jangan Jadi Mesin Pembunuh

SuaraSumut.id - Pemerintah dan penyelenggara pemilu diminta untuk menunda tahapan Pilkada serentak 2020 di Sumatera Utara.

Pasalnya, situasi penanganan Covid-19 di Sumatera Utara belum menunjukkan perbaikan.

"Jangan sampai Pilkada 2020 ini berubah menjadi 'mesin pembunuh' yang di fasilitasi negara. Kondisi saat ini harus menjadi pertimbangan untuk menunda pesta demokrasi," kata Ketua Pokja GNPF Ulama Sumut, Tumpal Panggabean, Rabu (9/9/2020).

Pertimbangan menunda Pilkada 2020, kata Tumpal, selain dari trend angka positif yang makin melonjak, juga melihat tahapan yang sudah dilakukan di KPU.

Ia menilai, upaya pencegahan selama tahapan Pilakada baik dari KPU maupun pasangan calon, belum berjalan maksimal dan bahkan cenderung diabaikan.

"Tidak ada satupun pasangan calon di Sumut dapat menjamin bisa melaksanakan protokol kesehatan. Masih banyak masyarakat yang mengabaikan saat proses pendaftaran," ujarnya.

GNPF Ulama Sumut meminta agar penanganan keselamatan terhadap virus Covid-19 harus menjadi hal utama.

Mereka juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menyuarakan desakan agar pelaksanaan Pilkada tidak digelar dalam waktu dekat.

Jika pemerintah tetap memaksakan kehendaknya, pihaknya akan melakukan upaya hukum hingga aksi demonstrasi.

Baca Juga: KPU Tetapkan Calon Gubernur dan Wagub Kepri Pada 23 September

"Kalau tetap dipaksakan dengan kondisi yang makin memburuk, maka kita (GNPF) akan melakukan tuntutan hukum dan gerakan mengajak masyarakat menunda pilkada," tegasnya.

Ketua GNPF Ulama Sumut, Aidan Nazwir Panggabean menjelaskan, wacana dan desakan menunda proses Pilkada 2020 bukan gerakan yang ujuk-ujuk dilakukan.

GNPF Ulama jauh hari sudah meminta pemerintah untuk tidak memaksakan pagelaran pesta demokrasi khususnya di Sumatera Utara.

"Sebenarnya wacana ini sudah lama kita bahas, namun terus kita lakukan memantau situasi. Kita juga melakukan kajian dari berbagai sumber dan data melalui ahli, sehingga kita dapat melihat ancaman dan kekhawatiran dari dampak Pilkada di tengah pandemi," pungkasnya.

Kontributor : Muhlis