Gubsu Edy Heran Temuan BPK soal Anggaran Covid-19 'Bocor' ke Publik

SuaraSumut.id - Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi mengaku heran karena temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang kegiatan penanganan Covid-19 di Sumut 'bocor' ke publik. Padahal, itu masih bersifat internal atau tertutup.

"Sebenarnya yang begitu (temuan BPK) sampai 60 hari ada proses pencocokan dan penyamaan pendapat, harusnya belum ranah publik. Aneh juga saya sampai wartawan tahu," kata Edy, Jumat (2/2021).

Ia mengatakan, program itu dimulai dari perencanaan. Setelah itu dilakukan penganggaran dan dilakukan pelaksanaan program. Selanjutnya, dilakukan pelaporan yang kemudian dilanjutkan dengan pertanggung jawaban penggunaan anggaran.

"Jadi dari pelaporan ke pertanggungjawaban itu ada waktu 60 hari. Di situ di periksa, nanti kalau dalam waktu itu memang tidak dapat dipertanggungjawabkan maka akan masuk ke ranah hukum," ujarnya.

Baca Juga: HUT ke-28, Dompet Dhuafa Donasikan 100 Kursi Roda

Selama masa pemeriksaan itu, kata Edy, akan dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI untuk mencari dan mempelajari program penanganan Covid-19 di delapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Oleh sebab itu, proses pemeriksaan itu hingga saat ini masih berjalan. Hasil pemeriksaan BPK RI yang akan dijadikan temuan untuk dilanjutkan ke ranah hukum.

"Kalau itu tak selesai, barulah ke publik ke ranah hukum. Itu ranah saya, intern, kalian tak boleh tahu. Itu lah saya suruh untuk mencari, benahi, atur, mengapa ada perobahan dan ada kesalahan," ungkapnya.

Sebelumnya, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut sempat menyoal anggaran delapan program penanganan Covid-19 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan menjadi temuan BPK RI.

Kritikan itu disampaikan juru bicara FPDI Perjuangan Arta Berliana Samosir dalam pandangan akhir terkait (LPJP) APBD Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2020, pada sidang paripurna Kamis (24/6/2021).

Baca Juga: Kasus Covid-19 Meledak, Anggaran Kesehatan RI Membengkak jadi Rp 185,98 Triliun

PDI Perjuangan menilai temuan BPK RI tersebut adalah persoalan material yang memengaruhi kepercayaan dan keraguan terhadap kemampuan Gubernur Edy Rahmayadi dalam mengelola keuangan Provinsi Sumatera Utara. Delapan temuan yang tidak sesuai ketentuan itu tidak dapat dimaklumi hanya dengan jawaban apologatif.