PDIP soal Presiden Boleh Kampanye: Prabowo-Gibran Cermin Jokowi 3 Periode

SuaraSumut.id - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut bahwa presiden boleh berkampanye dan memihak. Lantas bagaimana respons PDIP?

Hasto Kristiyanto, Sekjen DPP PDI Perjuangan mengatakan, pernyataan Jokowi telah menciptakan sentimen negatif. Menurutnya, pernyataan itu sebagai bukti pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka merupakan cerminan Jokowi tiga periode.

"Apa yang disampaikan Pak Jokowi akhirnya membuktikan bahwa pasangan Prabowo-Gibran merupakan cermin Jokowi tiga periode yang selama ini ditolak oleh PDI Perjuangan bersama seluruh kelompok pro demokrasi, para budayawan, cendekiawan, dan juga kekuatan yang berjuang menjaga konstitusi," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Kamis (25/1/2024).

Pernyataan Jokowi, kata Hasto, selain melanggar etika politik, juga melanggar pranatan kehidupan bernegara yang baik. Pihaknya menilai masih ada ambisi kekuasaan Jokowi dalam Pilpres 2024.

"Bayangkan saja, Pak Jokowi ini sudah menjabat presiden dua periode, dan konstitusi melarang perpanjangan jabatan. Dengan ketegasan Pak Jokowi untuk ikut kampanye, artinya menjadi manifestasi tidak langsung dari ambisi kekuasaan tiga periode. Publik kini mempersoalkan kembali berbagai rekayasa hukum yang dilakukan di MK untuk meloloskan Gibran," ungkapnya.

Hasto menyinggung lokasi kunjungan kerja Jokowi dan wilayah kampanye Ganjar Pranowo. Menurutnya, pasangan Ganjar-Mahfud memang ditakutkan lawan politiknya.

"Sebab Ganjar Pranowo itu presiden rakyat, dekat dengan wong cilik, memiliki program rakyat miskin yang diterima luas, dan menampilkan model kepemimpinan yang menyatu dengan rakyat, ditambah ketegasan Prof Mahfud MD," ungkapnya.

"Itulah yang ditakutkan dari Ganjar-Mahfud, sampai lebih sepertiga pengusaha penyumbang perekonomian nasional pun dikerahkan untuk dukung paslon 02," sambungnya.

Hasto juga menyinggung pernyataan Jokowi yang disampaikan di depan Menhan Prabowo, dan jajaran TNI. Ia menilai hal tersebut sangat tidak elok.

"TNI adalah kekuatan pertahanan yang seharusnya netral. Namun hal tersebut justru mengungkapkan motif sepertinya ingin melibatkan TNI, setidaknya secara psikologis," jelasnya.

"Jadi akhirnya terjawab mengapa banyak intimidasi. Ganjar-Mahfud dikepung dari seluruh lini, meski kami meyakinan kekuatan rakyat tidak bisa dibendung dan akan menjadi perlawanan terhadap kesewenang-wenangan yang terjadi," katanya.