SuaraSumut.id - Pernyataan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto yang menyebut Bobby Nasution tak boleh mendaftar Pilkada 2024 lewat PDIP terus menjadi isu menarik.
Founder Indobarometer M Qodari yang juga pengamat politik nasional menyebutkan tiga analisisnya terkait sikap PDIP menolak menantu Presiden Jokowi tersebut.
"Yang pertama itu merupakan hak dari PDI Perjuangan ya dan Mas Hasto sebagai Sekjen dari PDI Perjuangan untuk memilih siapa kandidat yang akan didukung atau tidak didukung dalam pilkada nanti, termasuk untuk Provinsi Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Utara," kata Qodari, Kamis (18/4/2024).
Terkhusus untuk Bobby, tak didukung PDIP tentu saja bukan akhir segalanya. Pasalnya, dengan prestasinya dan elektabilitas yang masih tinggi banyak partai lain yang siap mengusung.
"Tapi, yang kedua bukan berarti Bobby tidak akan bisa maju sebagai calon gubernur. Pasti banyak yang mau mendukung ya, terutama ketika Bobby punya elektabilitas yang baik, punya dukungan masyarakat yang luas dan punya peluang untuk menang dalam Pilgub yang akan datang. Pasti partai politik yang lain juga ada yang berminat untuk mengajukan," ujar Qodari.
Bahkan Qadari menilai sudah ada langkah hampir pasti dari sejumlah partai yang akan mengusung Bobby Nasution maju di Pilgubsu mendatang.
"Golkar, Gerindra atau mungkin partai-partai politik yang lainnya saya rasa siap mengusung Bobby," ucapnya.
Dengan telah menyatakan sikap tidak mendukung Bobby, Qodari balik bertanya apakah PDIP punya calon yang lebih kuat dari Bobby.
Qodari menyebut jika sampai PDIP mengusung misalnya Edy Rahmayadi, maka akan sangat mungkin terjadi penolakan dari konstituen. Maka kalau PDIP sampai salah pilih calon, maka kekalahan sudah di depan mata.
"Nah, yang ketiga sebetulnya PDI Perjuangan juga Jangan sampai salah memilih atau mendukung kandidat," ungkapnya.
"Kalau PDIP Perjuangan misalnya mengajukan Edy Rahmayadi, pertanyaannya, apakah konstituen PDI Perjuangan akan setuju atau tidak setuju dengan pencalonan Edy Rahmayadi oleh PDI Perjuangan," sambungnya.
"Itu saya kira kita semua sudah tahu dan belajar bahwa dalam pemilihan langsung, kalau terjadi ketidaksesuaian antara kandidat yang dipilih partai dengan konstituen atau basis data tersebut yang terjadi bukan kemenangan tapi malah kekalahan," katanya.
Berita Terkait
-
Prabowo di Nganjuk: Bung Karno Milik Seluruh Bangsa, Bukan Milik Satu Partai Saja
-
'Pesta Babi' Ungkap Realitas Kelam, Kader PDIP: Jika Film Itu Tidak Bagus, Sediakan Ruang Debat
-
Sobary Kritik Cara Prabowo Mengagumi Bung Karno: Kagum, tapi Tak Pahami Political Wisdom-nya
-
Kim Yun Seok Beraliansi dengan Kim Seon Ho di Drama Politik Fantasi Baru
-
Tuntutan 18 Tahun Nadiem: Angka Keadilan atau Pesan Politik yang Brutal?
Terpopuler
- 6 Warna Pakaian yang Dipercaya Bawa Keberuntungan untuk Shio di Tahun Kuda Api 2026
- Jokowi Sembuh dan Siap Keliling Indonesia, Pengamat: Misi Utamanya Loloskan PSI ke Senayan!
- 5 HP Xiaomi RAM Besar Termurah, Baterai Awet untuk Multitasking Harian
- 5 Lipstik Wardah Tahan Lama dan Tidak Luntur Saat Makan, Cocok untuk Daily hingga Kondangan
- 5 HP Xiaomi Paling Murah 2026, Mulai Rp1 Juta Spesifikasi Mantap untuk Harian
Pilihan
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
-
Di Tengah Maraknya Klitih, Korban Kejahatan di Jogja Harus Cari Penjamin Biaya Medis Sendiri
-
Admin Fansbase Bawa Kabur Duit Patungan Voting, Rio Finalis Indonesian Idol Tereliminasi
-
Menilik Sepatu Lari 'Anak Jaksel' di Lapangan Banteng: Brand Lokal Mulai Mendominasi?
-
SMAN 1 Pontianak Tolak Ikut Lomba Ulang, Sampaikan Salam: Sampai Jumpa di LCC Tahun Depan!
Terkini
-
HKBP Pastikan UHN Terus Bertransformasi, Tetap Jadi Kampus Inklusif untuk Semua
-
Duh! Motor Dinas N-Max Hilang, Keuchik Pasi Aceh Baroh Wajib Ganti Rp33,4 Juta
-
Tragedi Berdarah di Labusel, Remaja 17 Tahun Tewas Diduga Ditikam Ayah dan Anak
-
Pelarian Perampok Angkot di Medan Berakhir, 2 Pelaku Dibekuk di Samosir dan Jambi
-
1.017 Warga Medan Bekerja ke Luar Negeri Periode Januari-Mei 2026