SuaraSumut.id - Pernyataan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto yang menyebut Bobby Nasution tak boleh mendaftar Pilkada 2024 lewat PDIP terus menjadi isu menarik.
Founder Indobarometer M Qodari yang juga pengamat politik nasional menyebutkan tiga analisisnya terkait sikap PDIP menolak menantu Presiden Jokowi tersebut.
"Yang pertama itu merupakan hak dari PDI Perjuangan ya dan Mas Hasto sebagai Sekjen dari PDI Perjuangan untuk memilih siapa kandidat yang akan didukung atau tidak didukung dalam pilkada nanti, termasuk untuk Provinsi Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Utara," kata Qodari, Kamis (18/4/2024).
Terkhusus untuk Bobby, tak didukung PDIP tentu saja bukan akhir segalanya. Pasalnya, dengan prestasinya dan elektabilitas yang masih tinggi banyak partai lain yang siap mengusung.
"Tapi, yang kedua bukan berarti Bobby tidak akan bisa maju sebagai calon gubernur. Pasti banyak yang mau mendukung ya, terutama ketika Bobby punya elektabilitas yang baik, punya dukungan masyarakat yang luas dan punya peluang untuk menang dalam Pilgub yang akan datang. Pasti partai politik yang lain juga ada yang berminat untuk mengajukan," ujar Qodari.
Bahkan Qadari menilai sudah ada langkah hampir pasti dari sejumlah partai yang akan mengusung Bobby Nasution maju di Pilgubsu mendatang.
"Golkar, Gerindra atau mungkin partai-partai politik yang lainnya saya rasa siap mengusung Bobby," ucapnya.
Dengan telah menyatakan sikap tidak mendukung Bobby, Qodari balik bertanya apakah PDIP punya calon yang lebih kuat dari Bobby.
Qodari menyebut jika sampai PDIP mengusung misalnya Edy Rahmayadi, maka akan sangat mungkin terjadi penolakan dari konstituen. Maka kalau PDIP sampai salah pilih calon, maka kekalahan sudah di depan mata.
"Nah, yang ketiga sebetulnya PDI Perjuangan juga Jangan sampai salah memilih atau mendukung kandidat," ungkapnya.
"Kalau PDIP Perjuangan misalnya mengajukan Edy Rahmayadi, pertanyaannya, apakah konstituen PDI Perjuangan akan setuju atau tidak setuju dengan pencalonan Edy Rahmayadi oleh PDI Perjuangan," sambungnya.
"Itu saya kira kita semua sudah tahu dan belajar bahwa dalam pemilihan langsung, kalau terjadi ketidaksesuaian antara kandidat yang dipilih partai dengan konstituen atau basis data tersebut yang terjadi bukan kemenangan tapi malah kekalahan," katanya.
Berita Terkait
-
Hasto PDIP: Cetak Prestasi Dulu Sebelum Bicara Pilpres 2029
-
Kisah Dokter Diaspora Terobos Sekat Birokrasi demi Misi Kemanusiaan di Sumatra
-
Hasto PDIP Tegaskan Bencana Adalah Teguran atas Kebijakan Masa Lalu, Harus Evaluasi Total!
-
Ribka Tjiptaning: BPJS Itu Tanggung Jawab Negara, Bukan Perusahaan Pemburu Untung
-
PDIP Klaim 100 Persen Warga Bisa Dapat BPJS Gratis, Ini Hitungannya
Terpopuler
- Dari Koruptor Kembali ke Rakyat: Aset Rp16,39 Miliar Kini Disulap Jadi Sekolah hingga Taman di Jabar
- Teman Sentil Taqy Malik Ambil Untung Besar dari Wakaf Alquran di Tanah Suci: Jangan Serakah!
- HP Bagus Minimal RAM Berapa? Ini 4 Rekomendasi di Kelas Entry Level
- Simulasi TKA: 15 Soal Matematika Kelas 6 SD Materi Bangun Ruang dan Statistika
- Link Download 40 Poster Ramadhan 2026 Gratis, Lengkap dengan Cara Edit
Pilihan
-
Here We Go! Putra Saparua Susul Tijjani Reijnders Main di Premier League
-
Kabar Baik dari Elkan Baggott untuk Timnas Indonesia
-
Jaminan Kesehatan Dicabut, Ribuan Warga Miskin Magelang Tercekik Cemas: Bagaimana Jika Saya Sakit?
-
Lagu "Cita-citaku (Ga Jadi Polisi)" Milik Gandhi Sehat Ditarik dari Peredaran, Ada Apa?
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
Terkini
-
Tambang Emas Martabe Telah Rehabilitasi 41,76 Hektare Hutan
-
Heboh Kakek Penjual Mainan Diduga Cabuli Anak SD di Deli Serdang, Polisi Tahan Pelaku
-
Listrik Padam 8 Jam di Padang Lawas 14 Februari 2026, Ini 13 Kecamatan yang Terdampak
-
86 Keluarga di Tapanuli Utara Terima Dana Perbaikan Rumah Rusak Pascabencana Banjir dan Longsor
-
50 Kepala Desa Aceh Barat Diultimatum Kembalikan Temuan Dana Desa, Bupati Ancam Pemberhentian