Sewa Pesawat untuk Pindahkan Napi Narkoba oleh Pemprov Sumut Tidak Dilanjutkan

SuaraSumut.id - Pemprov Sumut sempat melakukan pengadaan sewa pesawat untuk membawa narapidana narkoba. Namun, pengadaan paket sewa pesawat komersil tersebut gagal dan tidak dilanjutkan.

Hal ini dikatakan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumut Mulyono, melansir Antara, Sabtu 7 Juni 2025.

"Proses pengadaan (paket sewa pesawat komersil, red), itu ternyata gagal dan tidak dilanjutkan," katanya.

Berdasarkan laman LPSE Sumut, pengadaan ini diberi nama sewa pesawat komersil dengan kode paket 10165374000. Paket pengadaan ini dibuat pada 28 Mei 2025.

Awalnya, kata Mulyono, pihaknya berencana memindahkan puluhan tahanan narkoba dari Lapas Tanjung Gusta Medan ke Lapas Nusakambangan, Jawa Tengah.

Pihaknya mengungkapkan, kegiatan ini merupakan salah satu dari rencana aksi Pemprov Sumut guna mengurangi peredaran narkoba di wilayah Sumatera Utara.

"Kegiatan ini salah satu upaya yang kita lakukan, termasuk dalam rencana aksi penanganan narkoba di Sumatera Utara. Jadi kita akan lakukan kajian lebih lanjut," ujarnya.

Dari spesifikasi teknisnya, tutur Mulyono, pemilihan penyedia jasa dilaksanakan menggunakan penunjukan langsung kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Dirinya mengatakan bahwa pemilihan PT Garuda Indonesia sebelumnya telah melalui pertimbangan atas alasan dan kondisi tertentu.

"Tentu sebelumnya sudah melalui berbagai pertimbangan ya, dan awalnya baru pihak Garuda yang menyanggupi. Jadi kita pilih Garuda," ucap Mulyono.

Dia juga menegaskan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumut tegak lurus dengan kebijakan pemerintah pusat atas efisiensi anggaran.

"Kita di bawah kepemimpinan bapak gubernur dan wakil gubernur tegak lurus kebijakan efisiensi yang ditetapkan pemerintah. Semua program kegiatan, kita upayakan terlaksana seefisien mungkin," kata Mulyono.

Plt Direktur Pengamanan dan Intelijen Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Erwedi Supriyatno mengatakan, jumlah kasus narkoba di hunian Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Sumatera Utara sebanyak 18.524 orang.

"Dari jumlah sekitar 30.000 warga binaan di lapas dan rutan di Sumut sebanyak 18.524 kasus narkoba," ujar Erwedi.

Dari 18.524 kasus narkoba, lanjut dia, di antaranya 11.450 warga binaan merupakan bandar, pengedar, penadah, produsen, sementara 7.074 warga binaan merupakan pengguna.

"Sementara jumlah penyelenggara layanan rehabilitasi UPT Kantor Wilayah Sumatera Utara pada 2023 dengan medis 100 orang dan sosial 580 orang, serta pada 2024 medis 80 orang dan sosial 590 orang," kata Erwedi.

Sebelumnya, Ditjenpas memindahkan 100 warga binaan atau narapidana berisiko tinggi ke Lapas Nusakambangan, Jawa Tengah, pada Jumat 30 Mei 2025.

Narapidana kasus narkotika asal Riau tersebut dipindahkan karena terbukti melakukan pelanggaran tingkat berat, sebagian bahkan berulang, yakni terkait kepemilikan telepon genggam (HP) dan narkoba di dalam lapas maupun rumah tahanan (rutan).

"Ini adalah bentuk upaya keseriusan Ditjenpas beserta seluruh UPT untuk membersihkan lapas dan rutan dari narkoba dan kepemilikan HP. Terbukti bikin ulah, apalagi masih berani main-main dengan narkoba dan memiliki HP, [lapas] super maksimum Nusakambangan jawabannya," kata Kepala Subdirektorat Kerja Sama Pemasyarakatan Ditjenpas Rika Aprianti.

Para narapidana tersebut ditempatkan di lapas dengan tingkat keamanan maksimum dan super maksimum.

Adapun lapas super maksimum menerapkan penempatan tiap-tiap warga binaan di sel khusus (one man one cell) dengan interaksi yang sangat terbatas dan diawasi penuh melalui CCTV.

"Pemindahan dipimpin langsung Direktur Pengamanan bersama tim, Direktorat Kepatuhan Internal Ditjenpas, [dan] pegawai Kantor Wilayah Ditjenpas Riau bekerja sama dengan Brimob Polda Riau," ucapnya.

Menurut Rika, pemindahan narapidana dari 11 lapas dan rutan di wilayah Riau tersebut bukan hanya penindakan dan hukuman, melainkan juga pembelajaran bagi narapidana lainnya yang masih menjalani masa pidana agar tidak ikut berulah.

Ia pun menyebut pemindahan itu dilakukan atas dasar hasil penyidikan, penyelidikan, pendalaman, asesmen, serta aturan yang berlaku. Hal ini, kata dia, sesuai dengan seruan “nihil HP dan narkoba” oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto.

“Sehingga lapas dan rutan dapat menjadi rumah aman bagi pembinaan warga binaan sesuai dengan tujuan pemasyarakatan agar pada saatnya mereka kembali ke masyarakat, berhasil menjadi pribadi yang utuh menyadari kesalahannya dan bermanfaat bagi masyarakat," katanya.

Rika menambahkan bahwa dengan pemindahan 100 narapidana ini, maka total lebih dari 700 warga binaan berisiko tinggi telah diberi sanksi pemindahan ke Nusakambangan selama periode kepemimpinan Menteri Imipas Agus Andrianto.