Bobby Nasution Siapkan Kompetisi Desa, Hadiah Minimal Rp 10 Miliar!

SuaraSumut.id - Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, mendukung penuh agar desa-desa di wilayahnya berani berinovasi dalam pembangunan melalui skema kompetisi.

Bobby Nasution menilai langkah ini penting untuk mempercepat lahirnya tata kelola pemerintahan desa yang kreatif, berdampak, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Komitmen itu disampaikan Bobby Nasution usai menghadiri pengukuhan pengurus DPD dan DPC Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional serta optimalisasi program Jaga Desa di Kantor Gubernur Sumut, Sabtu (14/2/2026).

"Kami akan buka kompetisinya tahun ini, setelah Lebaran," ucap Bobby.

Menurut gubernur, Pemprov Sumut akan melakukan intervensi pembangunan desa melalui mekanisme lomba tersebut mulai 2027. Setiap desa nantinya diminta menyusun konsep pembangunan yang memiliki dampak nyata sekaligus berkelanjutan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2024, jumlah desa dan kelurahan di Sumatera Utara mencapai 6.113 unit. Ribuan desa itu dinilai memiliki peluang yang sama untuk menghadirkan gagasan terbaiknya.

"Desa dengan konsep pembangunan terbaik di Sumut akan diberikan bantuan dana dari pemerintah provinsi," tutur Bobby.

Bobby menegaskan hadiah yang disiapkan bagi pemenang tidak dalam jumlah kecil. Ia bahkan meminta agar nilai bantuan dapat jauh lebih besar dari angka miliaran rupiah.

"Saya minta anggarannya jangan cuma Rp 1 atau Rp 2 miliar. Kalau bisa minimal Rp 10 miliar, bahkan sampai Rp 50 miliar untuk pemenang," tegas Bobby.

Selain mendorong kompetisi, gubernur juga meminta kepala desa memanfaatkan media sosial sebagai sumber inspirasi pembangunan. Ia mencontohkan banyak kawasan bantaran sungai di berbagai kota maju ditata rapi dan memiliki nilai estetika.

"Ajak kepala desanya buka media sosial melihat arsitektur, dan pembangunan yang bagus. Jangan cuma lihat joget-joget di TikTok. Harus ada ide murni dari desa membangun wilayahnya sendiri," kata Bobby.

Ketua Umum DPP Abpednas Indra Utama menjelaskan program Jaga Desa yang dijalankan bersama Kejaksaan Agung RI bertujuan mencegah penyimpangan pengelolaan keuangan desa sekaligus memperkuat akuntabilitas.

"Program ini adalah ruang pembelajaran hukum agar tidak ada lagi konflik dalam pembangunan desa akibat ketidaktahuan regulasi," ujar Indra. (Antara)