- BEM UI mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional pascabanjir yang melanda wilayah Aceh pada akhir tahun 2025 lalu.
- Hasil observasi lapangan pada Juni 2026 menunjukkan proses pemulihan infrastruktur dan penyaluran bantuan pemerintah daerah masih belum optimal.
- Aliansi mahasiswa menuntut pemerintah pusat dan daerah bersikap transparan serta memperbaiki regulasi bantuan bagi korban bencana di Aceh.
SuaraSumut.id - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) mendesak pemerintah segera menetapkan status bencana nasional pascabanjir yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatra Barat pada akhir 2025.
BEM UI juga meminta pemerintah untuk transparan dalam penyaluran anggaran pemulihan bagi daerah terdampak. Desakan ini menyusul observasi lapangan yang dilakukan Departemen Kajian Strategis (Kastrat) BEM UI pada 21-28 Juni 2026.
Obesrvasi lapangan dilakukan di lima wilayah terdampak di Provinsi Aceh, yaitu Aceh Tamiang, Langsa, Lhoksukon, Bireuen, dan Pidie Jaya.
Dalam keterangan yang diterima, Jumat, 3 Juli 2026, BEM UI menyatakan proses pemulihan di sejumlah wilayah itu dinilai belum optimal.
Masih ditemukan adanya rumah-rumah yang runtuh, fasilitas pendidikan yang terbengkalai, hingga lahan perkebunan yang rusak dan tidak dapat dimanfaatkan kembali.
Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, mayoritas bantuan yang diterima masyarakat terdampak berasal dari organisasi non-pemerintah (NGO) dan relawan independen, bukan dari skema bantuan resmi pemerintah.
Selain BEM UI, tuntutan itu turut didukung DEMA UIN Aceh, PEMA USM Aceh, PEMA UNIDA Aceh dan Aliansi Rakyat Aceh (ARA).
Dalam pernyataan bersama, mereka mengajukan tiga tuntutan kepada pemerintah, yaitu menetapkan status bencana nasional.
Mengatur regulasi yang menyusun rincian anggaran yang disalurkan oleh pemerintah pusat kepada daerah terdampak bencana baik melalui APBN, maupun dana reprioritasi kementerian dan lembaga, serta menghentikan program-program populis yang memboroskan anggaran.
Kepada pemerintah daerah, mereka meminta mencabut izin perkebunan sawit dan tambang yang diterbitkan di Daerah Aliran Sungai (DAS).
Lalu, menyalurkan anggaran penanggulangan bencana yang telah dicairkan oleh pemerintah pusat secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Menetapkan produk hukum mengenai pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dan menuntut pemerintah pusat agar merealisasikan keseluruhan tuntutan.
BEM UI akan terus mengawal isu ini hingga ketujuh tuntutan di atas direalisasikan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Aceh.
Berita Terkait
-
Alex Indra Desak Moratorium Alih Fungsi Hutan, Bencana Sumatera Jadi Alarm Serius
-
Jateng Siap Siaga Bencana Hidrometeorologi, Ahmad Luthfi Tekankan Respons Cepat
-
Banjir Aceh Terus Berulang, Legislator PDIP Desak Evaluasi Total Mitigasi Bencana
-
BSI Pastikan Risiko Kredit Macet Akibat Bencana Alam Masih Terjaga
-
Negara Bukan Playground, Jangan Jadikan Rakyat Korban Permainan Penguasa
Terpopuler
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Sultan Buka Suara soal Hutan untuk Barak Militer, Jangan Asal Tebang Pohon
- Tol Jogja-Solo Trihanggo-Junction Sleman Ditarget Beroperasi Fungsional Saat Nataru
- Jokowi Ditangkap Polisi saat Tumpangi Mobil di Maros
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
KA Siantar Ekspres Tabrak Minibus hingga Terbakar di Simalungun, 1 Orang Tewas
-
OMRON Dorong Kesadaran Pemantauan Hipertensi dan Kesehatan Jantung di Medan
-
Resep Kepiting Saus Padang yang Pedas, Gurih, dan Kental
-
Resep Mie Nyemek Pedas Gurih, Kuah Kental dan Bumbunya Meresap
-
Polri-BNN Geledah Lapas Tanjung Gusta Medan, Ini Hasil Temuannya