facebook

Highlight Terpopuler News Lifestyle Indeks

Kapolri Keluarkan Maklumat, Larang Simbol dan Atribut FPI di Masyarakat

Chandra Iswinarno Jum'at, 01 Januari 2021 | 11:49 WIB

Kapolri Keluarkan Maklumat, Larang Simbol dan Atribut FPI di Masyarakat
Kapolri Jenderal Idham Aziz di gedung PTIK, Rabu (29/1/2020). (Suara.com/Stephanus Aranditio)

Idham meminta masyarakat tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mendukung dan memfasilitasi kegiatan serta menggunakan simbol dan atribut FPI.

SuaraSumut.id - Kapolri Jenderal Idham Azis mengeluarkan Maklumat soal pelarangan simbol dan atribut Front Pembela Islam (FPI) di masyarakat.

Kapolri Nomor Mak/1/I/2020 tertanggal 1 Januari 2021 Tentang Kepatuhan Terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI).

Dalam Maklumatnya, Idham meminta masyarakat tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mendukung dan memfasilitasi kegiatan serta menggunakan simbol dan atribut FPI.

Idham juga meminta masyarakat segera melaporkan kepada aparat yang berwenang apabila menemukan kegiatan, simbol, dan atribut FPI serta tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Baca Juga: PBNU Dukung Keputusan Pemerintah Larang Aktivitas FPI

"Mengedepankan Satpol PP dengan didukung sepenuhnya oleh TNI-POLRI untuk melakukan penertiban di lokasi-lokasi yang terpasang spanduk/banner, atribut, pamflet, dan hal lainnya terkait FPI," demikian isi maklumat tersebut.

Idham meminta masyarakat tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial.

"Bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ataupun diskresi Kepolisian".

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yowono membenarkan perihal maklumat yang dikeluarkan Kapolri tersebut.

"Betul," katanya, dilansir dari Digtara.com--jaringan Suara.com.

Baca Juga: PBNU Nilai Pembubaran FPI Sudah Tepat Buat Melindungi Masyarakat Lebih Luas

Pemerintah sebelumnya mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani enam Kementerian dan Lembaga.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait