Pembelajaran tatap muka ini akan dimulai untuk seluruh sekolah yang tetap mengikuti standar protokol kesehatan.
"Kalau sesuai aturan, kelak setiap kelas itu untuk TK maksimal lima murid, SD tujuh murid, SMP dan SMA delapan murid. Jadi dengan prokes dan aturan ini Insya Allah aman," ujarnya.
Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Medan, Lisnawati Susman juga menyatakan siap laksanakan arahan sekolah tatap muka.
"Secara teknis sudah kami siapkan, tempat cuci tangan, suhu tubuh, ruang kelas dan lainnya. dan kami juga tugaskan khusus kepada guru dan wali kelas agar ketat menjaga anak didik secara prokes," kata Lisna.
Baca Juga:Ini Saran Kesehatan untuk Pak Jokowi dan Masyarakat Lain yang Memasuki Usia 60 Tahun
Di sisi lain, para siswa tampak senang menyambut pembelajaran tatap muka yang sebentar lagi akan dibuka di Kota Medan. Seperti kata Fitra, siswa kelas 7 Archimedes SMP Negeri 1 Medan.
"Selama ini daring sudah lama, jadi kalau nanti sekolah lagi kami senang bisa jumpa kawan-kawan dan guru langsung," tukasnya.
Mendapat dukungan
Keseriusan Bobby untuk melaksanakan kembali PTM secara terbatas mendapat apresiasi dan dukungan pengamat pendidikan Dr Hj Fitriani Manurung. Ia mengaku, PTM secara terbatas diperlukan untuk mengurangi risiko penurunan kemampuan belajar (learning loss) yang dialami siswa akibat pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang sudah berlangsung lebih dari satu tahun.
Ia menyebut, dalam upaya melakukan PTM terbatas ada dua hal penting yang harus benar-benar dipastikan terlaksana. Pertama, pelaksanaan prokes yang ketat dan disiplin untuk memastikan PTM aman dan sehat bagi warga sekolah (kepsek, pengawas, guru, siswa dan tenaga kependidikan).
Baca Juga:Pandangan Berkabut, Apakah Termasuk Gejala Katarak?
Untuk memastikan aspek prokes ini, imbuhnya, maka aturan atau mekanisme PTM terbatas perlu dibuat sedetail mungkin. Mekanisme ini harus bisa mengatur tata cara anak berangkat dari rumah, berada di sekolah, dan pulang kembali ke rumah dengan aman. Semakin detail, ungkapnya, tentunya akan semakin baik PTM terbatas berlangsung.
Ia sangat mengapreasiasi Bobby yang turun langsung memantau simulasi PTM terbatas di SMPN 1 Medan tersebut. Ia mengatakan, pengawasan yang ketat merupakan kunci keberhasilan pembukaan sekolah.
Agar pengawasan bisa terus menerus berlangsung, Fitriani mengusulkan dibentuknya kelompok kerja di tingkat kelurahan. Kelompok kerja ini terdiri perwakilan musyawarah kepala sekolah (K3S), kelompok kerja guru (KKG), musyawarah guru mata pelajaran (MGMP), LSM Anak, Pemerhati Pendidikan, Kepolisian, TNI, Puskesmas, Dinas Perhubungan, Satpol PP, lurah dan OPD terkait.
Kelompok kerja inilah yang nanti akan mengawasi pelaksanaan PTM di setiap sekolah. Semakin banyak pihak yang terlibat, terang Fitriani, maka semakin disiplin aturan PTM akan dilaksanakan.
"Kenapa kelurahan? Karena kelurahan lah yang paling dekat bersentuhan dengan sekolah," terang Fitriani.
Sedangkan yang kedua, imbuh Fitriani, faktor pembelajaran. Dia menekankan bahwa esensi dilakukannya PTM terbatas adalah mencegah terjadinya learning loss. Untuk itu upaya pemulihan kemampuan belajar, harus menjadi fokus pembelajaran ketika sekolah dibuka kembali.
