Hal tersebut merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan realisasi pendapatan daerah Kota Medan 2020 tidak terpenuhi dari target yang ditetapkan Rp 4,75 triliun lebih. Faktor lainnya adalah akibat kebijakan rasionalisasi transfer keuangan daerah, dan dana desa oleh pemerintah pusat.
Upaya yang dilakukan Pemkot Medan demi menekan kebocoran PAD, kata Bobby, melakukan pengawasan dengan membentuk tim monitoring dan evaluasi terhadap kinerja aparat pengelola pajak daerah.
Selain itu, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan juga telah memasang tapping box atau alat monitoring transaksi usaha pada mesin kasir.
"Menghindari kebocoran pajak, kami secara berkala juga memeriksa wajib pajak menguji kepatuhan di pelaporan SPTPD (surat pemberitahuan terutang pajak daerah) dengan melaporkan hasil penjualan," tukasnya.
Baca Juga:Lebih Ringan Dari Tuntutan Jaksa, Habib Bahar Divonis 3 Bulan Penjara
Kontributor : Muhlis
