SuaraSumut.id - Ombudsman RI Perwakilan Sumut mengkritik soal pedagang wanita dianiaya pria diduga preman di Pajak Gambir, Deli Serdang, Sumatera Utara, yang ditetapkan menjadi tersangka.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar menilai, penegak hukum terkesan timpang tindih dalam permasalahan kasus itu.
"Publik mempertanyakan logika hukum penyidik Polsek Percut Sei Tuan yang justru menetapkan korban sebagai tersangka," katanya, melansir digtara.com--jaringan suar.com, Minggu (10/10/2021).
Abyadi mengaku, video penganiayaan itu sudah viral dan ditonton masyarakat luas. Semua bisa melihat dengan jelas bagaimana proses penganiayaan itu terjadi.
Baca Juga:Waspada Banjir, Air Sungai di Kota Bontang Mulai Meninggi
"Dari video tergambar jelas bagaimana kasus penganiayaan itu terjadi, yang diawali dari kedatangan BS ke warung LG. Selaku pemilik warung, LG menolak permintaan kelompok preman itu," katanya.
Kemudian, kata Abyadi, terjadi pertengkaran hingga BS yang berbadan tegap itu diduga menganiaya LG.
"Karena dianiaya, tentu LG berusaha mengelak dari pukulan dan tendangan yang dilancarkan BS. Jadi, bagaimana bisa penyidik menetapkan LG sebagai tersangka? Padahal, perempuan itu hanya sebagai korban yang berusaha mengelak dan membela diri dari serangan BS?" katanya.
Ia menilai, layanan penegakan hukum yang tidak profesional seperti ini, disaksikan oleh masyarakat luas.
Hal ini mengakibatkan semakin tingginya krisis kepercayaan masyarakat atas layanan penegakan hukum yang diberikan aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian.
Baca Juga:Hits Health: Adele Bongkar Rahasia Kurus, Dr Ali Sungkar Meninggal Dunia
"Aparat kepolisian jangan merusak nama baik lembaga kepolisian di mata masyarakat dengan tindakan yang tidak profesional dalam penegakan hukum," katanya.
Ditambah lagi Kapolri Jendral Pol Listyo Sigit Prabowo lewat program prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan (Presisi) ingin menjadikan polri lebih modern dan semakin dipercaya publik.
