Eks Bupati dan Eks Sekda Tobasa Ditahan Terkait Dugaan Korupsi Rp 34 Miliar

SuaraSumut.id - Kejati Sumut menahan mantan Bupati Toba Samosir ST (75) dan mantan Sekda Tobasa PS (70) ke Rutan Tanjung Gusta Medan.

Mereka segera menjalani persidangan terkait kasus dugaan korupsi pengalihan status Areal Penggunaan Lain (APL) Hutan Tele.

Tim penyidik Kejati Sumut menyerahkan berkas perkara dan dua tersangka kepada JPU Kejati Sumut dan Kejari Samosir.

"Untuk proses hukum selanjutnya, kedua tersangka dititipkan ke Rutan Tanjung Gusta Medan," kata Kasi Penkum Kejati Sumut Yos A Tarigan, melansir digtara.com--jaringan suara.com, Rabu (3/11/2021).

Sebanyak tiga orang ditetapkan menjadi tersangka, yaitu mantan Bupati Tobasa ST (75), mantan Sekda Tobasa PS (70) dan mantan Kepala Desa Partungko Naginjang yang juga eks Anggota DPRD Samosir BP sudah ditahan lebih awal.

"Dari hasil penelitian jaksa, dugaan korupsi pengalihan status APL Tele menjadi milik pribadi berupa pemukiman dan lahan pertanian ditemukan potensi kerugian negara berdasarkan hasil audit dari BPKP Wilayah Sumut sebesar Rp 34.740.000.000," jelasnya.

Ia menjelaskan, dalam kasus dugaan korupsi ini tersangka SP tidak melaksanakan tugasnya sebagai Bupati untuk melakukan pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan Landreform di daerahnya masing-masing sebagaimana diamanatkan dalam pasal 5 Keputusan Presiden RI No. 50 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform.

"Sementara tersangka PS telah menyalahgunakan jabatannya sebagai Sekda pada masa itu (2003) untuk mengusulkan nama-nama warga masyarakat yang bukan warga setempat dan bukan pula petani setempat," katanya.

Mereka dipersangkakan dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.