SuaraSumut.id - Mahasiswa dikabarkan akan menggelar aksi demo serentak di dekat Istana Negara pada Senin 11 April 2022. Dalam aksinya nanti mereka dikabarkan bakal menyampaikan sejumlah tuntutannya. Salah satunya soal penundaan Pemilu 2024 atau jabatan 3 periode.
Aksi demo tersebut mendapat dukungan moral dari berbagai kalangan. Salah satunya dari Ketua Majelis Nasional Perhimpunan Pergerakan 98, Sahat Simatupang. Ia menilai, aksi demo mahasiswa patut didukung sepanjang untuk mengkritik pemerintah.
"Kita mengingatkan petugas jangan represif, karena aksi mahasiswa bukan aksi menggulingkan pemerintahan. Mahasiswa juga sudah membantah hal itu," kata Sahat, Sabtu (9/4/2022).
Sahat menilai, adalah hal yang wajar jika mahasiswa melakukan aksi demo. Karena akumulasi kekecewaan disebabkan harga minyak goreng mahal, pupuk subsidi kepada petani hilang, solar hilang secara misterius dan lainnya. Sementara beberapa menteri sibuk menggalang dukungan menunda pemilu dan Presiden 3 periode.
Baca Juga:Kerap Kenakan Pakaian Muslimah, Ini Jawaban Celine Evangelista Soal Islam: Aku Belajar Dikit-dikit
"Jadi kalau ada yang ngomong kenapa aksi demo ke Jokowi bukan ke menteri yang sibuk menggalang dukungan menunda pemilu, ya biarkan saja," katanya.
Meski Jokowi telah menegur menterinya agar tidak bicara mengenai penundaan pemilu, kata Sahat, tapi publik terlanjur kecewa melihat manuver para menteri di tengah harga minyak goreng yang mencekik leher rakyat. Apalagi Jokowi dianggap tidak tegas menyudahi perdebatan usulan penundaan pemilu dan Presiden 3 periode.
"Jadi jangan dibolak-balik, seolah-olah yang menggoreng isu penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan Presiden adalah rakyat. Semua wacana atau isu itu datang dari ketua umum parpol pendukung pemerintah dan para menteri, rakyat hanya merespons dengan sikap masing-masing," ujarnya.
Sahat menilai, rakyat berada di tengah pertarungan antara demokrasi dan oligarki. Yang dipertaruhkan seperti apa anak dan cucu kita ke depan dalam hal kebebasan mereka dan persamaan hak dalam segala hal.
"Jika karena ingin meneruskan kekuasaan yang tanpa batas seperti masa Orde Baru, maka pemegang kekuasaan partai dan oligarki akan membuat keputusan merubah atau mengamandeman masa jabatan Presiden yang sejak era reformasi dibatasi hanya 2 periode," jelasnya.
Baca Juga:Hukum Hubungan Suami Istri saat Puasa dan Ketentuan Sanksi Kafarat Jika Melanggar
Jika hal itu terjadi, kata Sahat, demokrasi melalui jalan Pemilu dan Pilpres langsung akan terancam jika amandamen UUD 1945 berhasil dilakukan.
"Nasib Indonesia akan seperti Rusia yang dipimpin oligarki. Mereka tidak terlihat diktator, bahkan terlihat akrab dengan rakyatnya. Ini lebih berbahaya dibanding kepemimpinan absolut Orde Baru," tukasnya.
