facebook

Highlight Terpopuler News Lifestyle Indeks

Viral Video Pembubaran Aksi Tolak RKUHP Saat Kunjungan Presiden Jokowi di Medan

Suhardiman Kamis, 07 Juli 2022 | 17:46 WIB

Viral Video Pembubaran Aksi Tolak RKUHP Saat Kunjungan Presiden Jokowi di Medan
Tangkapan layar aksi menolak RKUHP di Medan, bertepatan dengan momen kedatangan Presiden Jokowi. [Instagram @aksikamisanmdn]

Meski sempat terjadi perdebatan, dalam video terlihat aksi ini akhirnya dibubarkan oleh petugas.

SuaraSumut.id - Viral video pembubaran aksi menolak Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP) saat kunjungan Presiden Jokowi di Medan, beredar di media sosial, Kamis (7/7/2022).

Dalam unggahan di akun Instagram @TKPMedan, tampak sejumlah orang menggelar aksi dengan menyuarakan penolakan terhadap RKUHP di Jalan Pulau Pinang, Medan.

"Jangan diam, lawan. Tolak RKUHP," kata massa aksi.

Tak lama berselang, aparat keamanan menghampiri massa aksi. Meski sempat terjadi perdebatan, dalam video terlihat aksi ini akhirnya dibubarkan oleh petugas.

Baca Juga: Buntut Dugaan Pencabulan Mas Bechi, Kemenag Cabut Izin Operasional Pondok Pesantren Majma'al Bahrain Shiddiqiyyah

Tangkapan layar aksi menolak RKUHP di Medan, bertepatan dengan momen kedatangan Presiden Jokowi. [Instagram @tkpmedan]
Tangkapan layar aksi menolak RKUHP di Medan, bertepatan dengan momen kedatangan Presiden Jokowi. [Instagram @tkpmedan]

Dalam narasinya, pengunggah menyampaikan jika aksi unjuk rasa digelar oleh Aksi Kamisan Medan. Aksi digelar bertepatan dengan kehadiran Presiden Joko Widodo pada puncak peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas).

"Massa menolak sejumlah pasal yang dianggap anti-demokrasi di RKUHP. Massa menuntut agar Presiden Jokowi menghapus pasal tersebut," tulis narasi video.

Video aksi menolak RKUHP juga diunggah oleh akun Instagram @aksikamisanmdn. Dalam video massa aksi tampak membentangkan spanduk besar bertuliskan "Hapus Pasal Anti Demokrasi di RKUHP" sebelum didatangi aparat keamanan.

"RKUHP yang anti demokrasi belum disahkan saja aparat sudah sangat represif. Aksi damai yang cuma belasan orang saja dibubarkan paksa. Apa kabar jika RKUHP sah nanti? Warga sipil bicara bisa dipenjara," tulisnya.

Kabag Ops Polrestabes Medan AKBP Arman Muis dikonfirmasi SuaraSumut.id, menampik kalau pihaknya melakukan pembubaran paksa terhadap massa aksi.

Baca Juga: Kisah Pariyo, Pengayuh Becak Asal Kutowinangun yang Dinobatkan Jadi Local Heroes Sat Lantas Polres Kebumen

"Kita gak ada kekerasan, kita pengamanan di situ, mengamankan negara (kedatangan Presiden Jokowi)," katanya.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait