Mahasiswa yang Dipecat UNPRI Gegara Protes Parkir Berbayar Ngadu ke Komnas HAM

SuaraSumut.id - Polemik pemecatan (drop out) terhadap mahasiswa yang protes parkir berbayar di kampus Universitas Prima Indonesia (UNPRI) Medan masih terus bergulir.

Sejumlah mahasiswa yang mendapat sanksi pemecatan dan skorsing dari pihak kampus, sepakat menempuh jalur hukum. Mereka yang menjadi korban pemecatan sepihak juga mengadu ke Komnas HAM.

"Kita juga akan mengadu ke Komnas HAM atas pemecatan sepihak dan skorsing terhadap mahasiswa yang protes parkir berbayar. Kita akan siapkan materi," kata Makmur Malau, kuasa hukum dari Gerakan Mahasiswa Korban UNPRI (Gemakorpri) kepada SuaraSumut.id, Selasa (4/7/2023).

Pihaknya juga akan melaporkan Rektor III UNPRI Medan Said Rizal atas pernyataan dalam video yang diunggah di akun instagram UNPRI.

"Kami laporkan UU ITE, penyebaran berita bohong," ujar Makmur.

Sementara, Jubir Gemakorpri Joshua Simatupang menambahkan, pernyataan Said Rizal mengenai Ria Sitorus mendirikan organisasi intra kampus dan menggunakan atribut UNPRI untuk berpolitik di luar kampus adalah pernyataan keliru.

"Peraturan Rektor yang melarang didirikannya organiasi intra kampus merupakan pelanggaran HAM, mahasiswa membutuhkan ruang untuk berekpresi, berserikat, berkumpul serta mengeluarkan pendapat. Tentunya Peraturan Rektor tak boleh berada dalam posisi yang lebih tinggi dibandingkan Undang-Undang Dasar 1945," cetusnya.

Joshua mengatakan Ria dipanggil oleh dekan bukan karena persoalan pendirian organisasi intra kampus UNPRI, mengingat GMNI sudah berdiri di UNPRI sejak lima tahun lalu.

"Ria Sitorus dipanggil mengenai akan diadakannya gerakan tentang penolakan beberapa kebijakan kampus yang dinilai tidak berpihak kepada mahasiswa, dan membatasi ruang gerak mahasiswa yaitu parkir berbayar yang sudah dilakukan sejak 12 Juni 2023," jelasnya.

Joshua mengatakan dalam video klarifikasi disebutkan bahwa ada dua lokasi parkir di UNPRI, di mana halaman belakang adalah parkir gratis.