Deklarasi Lawan Kecurangan Pilpres 2024 di Medan: ASN, TNI, Polri Digaji dari Pajak Rakyat, Bukan Salah Satu Paslon

Sahat mengatakan biarlah masyarakat menentukan masa depan Indonesia dengan memilih capres-cawapres sesuai nurani.

Suhardiman
Jum'at, 26 Januari 2024 | 19:18 WIB
Deklarasi Lawan Kecurangan Pilpres 2024 di Medan: ASN, TNI, Polri Digaji dari Pajak Rakyat, Bukan Salah Satu Paslon
Koordinator Forum Rakyat, Sahat Simatupang berorasi lawan kecurangan Pilpres 2024. [Suara.com/M.Aribowo]

Sahat juga mengingatkan kepada kepala lingkungan di Medan untuk tetap bersikap netral dan tidak boleh berpihak kepada salah satu paslon.

"Kami serukan kepada kepala dinas, Anda adalah aparatur sipil negara, Anda adalah orang yang kami hormati, ketika Anda menginjak-injak kebebasan pilihan kami, maka Anda adalah sesungguhnya lawan rakyat," jelasnya.

Sementara itu, koordinator Presidium Forum Rakyat Azhari AM Sinik mengatakan, Pemilu maupun Pilpres yang diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali adalah cara paling beradab untuk mengakhiri satu kekuasaan lama dan memulai satu kekuasaan baru tanpa pertikaian.

Sehingga setiap kita warga negara wajib menjaga agar Pemilu/Pilpres berjalan secara demokratis, jujur, berkeadilan, berdaulat tanpa ada tekanan, paksaan maupun intimidasi kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan atau pemilik suara.

"Sebagai rakyat pemegang kedaulatan yang akan memilih capres tahun 2024-tahun 2029 pada 14 Februari 2024 dengan ini menyatakan sikap dan menyerukan, menolak dan melawan segala bentuk intimidasi, tekanan, paksaan memilih capres/cawapres dan kecurangan dalam bentuk keterlibatan aparatur negara yang berpotensi terjadi," jelasnya.

Sinik mengatakan bahwa rakyat Indonesia akan mengawal setiap suara rakyat yang akan disampaikan di TPS-TPS.

"Bahwa kami rakyat Indonesia tak akan henti menyuarakan seruan moral dan etik netralitas TNI, Polri dan ASN, kepala desa, kepala lingkungan agar Pemilu dan Pilpres berjalan adil tanpa kecuranganan," cetusnya.

Sinik mengajak dan mendukung para kepala desa dan kepala lingkungan melawan setiap pemaksaan kehendak mendukung capres/cawapres tertentu.

"Bahwa kami rakyat Indonesia mengingatkan penyelanggara Pemilu/Pilpres 2024, KPU hingga KPPS dan Bawaslu bekerja profesional dan tidak berpihak demi memastikan Pilpres tanpa kecurangan," ungkapnya.

"Mengajak Presiden RI, para menteri dan pejabat pemerintah agar bersikap bijaksana dan menjadi pemimpin dan perekat bangsa ditengah persaingan Pemilu dan Pilpres 2024," katanya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini