SuaraSumut.id - PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sosial (PKS) berpeluang menjadi oposisi terhadap pemerintahan. Namun demikian, kemungkinan kecil mereka bisa bersatu.
Demikian dikatakan oleh dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM Arya Budi, melansir Antara, Minggu (3/3/2024).
"Jika mereka di luar pemerintahan itu sangat mungkin. Pertanyaannya adalah di luar pemerintahan, bersatu di luar pemerintahan, itu yang kecil kemungkinannya," kata Arya.
Dirinya melihat PDIP dan PKS justru memiliki logika berjalan masing-masing. Hal ini demi terwujudnya checks and balances untuk membentuk suatu pemerintahan yang demokratis.
Dengan adanya mekanisme checks and balances ini, kata Arya, masing-masing lembaga negara dapat mengawasi dan mengimbangi kekuasaan lembaga lainnya.
Hal ini sesuai dengan cita-cita reformasi dan konstitusi UUD 1945 demi terciptanya penyelenggaraan negara yang akuntabel dan jauh dari kesewenang-wenangan. Arya menganalogikan PDIP dan PKS bagaikan minyak dan air yang tidak bisa bersatu.
"Karena secara jarak ideologi mereka terlalu jauh, itu bagaikan minyak dan air. Itu akan repot, ribet," ujarnya.
Oleh karena itu, hal yang paling mungkin bagi kedua partai ini berada di luar pemerintahan dengan berjalan sendiri-sendiri.
Kondisi ini juga dapat mengambil ceruk suara pemilih yang tidak memilih paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.
"Yang paling mungkin adalah dua partai ini di luar pemerintahan, tapi mereka berjalan sendiri-sendiri, tentu mereka akan tetap mengkritisi pemerintah dan mengambil ceruk untuk pemilih-pemilih yang tidak mendukung Prabowo-Gibran," ungkap Arya.
Selain itu, kata Arya, bersatunya dua partai ini sebagai oposisi memiliki persentase kecil. Sebab, butuh motivasi yang besar untuk berada di luar pemerintahan, seperti kesamaan ideologi hingga platform politik.
"Hal ini berbanding terbalik apabila PDI Perjuangan dan PKS berada di dalam pemerintahan. Mereka dapat dengan mudah bersatu, walaupun memiliki jarak ideologi yang besar," jelasnya.
Dirinya mengaku bersatunya dua partai itu didorong oleh adanya platform politik berupa kementerian. Di mana masing-masing partai merasa menjadi bagian dari proses pengambilan kebijakan publik.
"PDI Perjuangan dan PKS itu sangat berjarak secara ideologi dan standing point politiknya," katanya.
