SuaraSumut.id - Workshop Indonesia Bersinar yang digelar di Medan menjadi tamparan keras bagi aparat penegak hukum di Sumatera Utara (Sumut), atas maraknya peredaran narkoba.
Sejak tahun 2019 silam, Sumut menduduki peringkat pertama penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat ada lebih dari 1,5 juta orang di Sumut.
Namun hingga empat tahun setelahnya kondisi ini tak kunjung mereda, bahkan semakin merajalela dan menyengsarakan masyarakat di Sumut.
Deputi Pencegahan BNN RI Richard Nainggolan mengatakan workshop ini digelar untuk membahas terkait masalah narkoba yang sangat tinggi di Sumut.
"Dari Sumut kita tuntaskan masalah narkoba," katanya, Selasa (23/4/2024).
Richard mengatakan permasalahan narkoba tidak lepas dari hukum pasar yang berkaitan pasokan dan permintaan. Pebisnis narkoba akan tetap berusaha untuk mempertahankan pasarnya atau konsumen.
Bahkan, Presiden Joko Widodo pun telah menyatakan pada tahun 2015 bahwa Indonesia darurat narkoba.
"Narkoba termasuk merupakan kejahatan luar biasa, selain korupsi dan terorisme," ujarnya.
BNN pun mendorong stakeholder di Sumut untuk bersama memerangi narkoba mulai dari pencegahan, pemberantasan hingga rehabilitasi.
Mental Aparat Perlu Diperbaiki
Sekretaris Ganas Annar MUI Sumut Dr H Arifinsyah memberikan kritik menohok buat aparat penegak hukum baik polisi, jaksa, hingga petugas lapas.
"Kayaknya Sumut ini lumbung nestapa dunia modern, kalau dipertanyakan masyarakat Sumut relijius yes, Islam masuk pun baru dari Barus, ulama-ulama besar pun Sumatera Utara banyak," ucapnya.
Arifin mengatakan para tokoh agama di Sumut sudah acap kali menasehati masyarakat terkait narkoba. Ia pun menyinggung aparat hukum yang tidak bersahabat.
"Pointer saya sebagai Majelis Ulama, kami ini diminta atau tidak diminta sudah memberi nasihat tentang narkoba paling bawah, tapi aparat tidak bersahabat," ungkapnya.
Arifinsyah membeberkan kalau narkoba bukan lagi menjadi bahaya laten tapi sudah menjadi ancaman nyata dan begitu terbuka.
