Edy Bilang Beli Medan Club Bonus, HIMMAH Sumut: Bonus atau Ada Kepentingan Lain?

Seharusnya dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, baik itu kesehatan, pendidikan ataupun infrastruktur.

Suhardiman
Rabu, 06 November 2024 | 12:51 WIB
Edy Bilang Beli Medan Club Bonus, HIMMAH Sumut: Bonus atau Ada Kepentingan Lain?
Medan Club. [dok Pemprov Sumut]

SuaraSumut.id - Bobby Nasution menyinggung soal Medan Club yang dibeli saat Edy Rahmayadi menjabat Gubernur Sumut. Padahal, dengan anggaran yang ada, Pemprov Sumut seharusnya bisa memenuhi UHC, seperti Kota Medan.

Bobby menyampaikan hal tersebut saat debat perdana Pilgub Sumut 2024. Di situ, Edy meminta meminta agar hal tersebut tidak perlu dikaitkan.

Sebab, Medan Club adalah bonusnya Sumatera Utara. Pernyataan Edy memunculkan asumsi beragam dari berbagai kalangan.

Ketua PW HIMMAH Sumut Kamaluddin Nazuli Siregar menilai pernyataan Edy menimbulkan kontroversi. Pasalnya, selain tidak secara detail apa maksud sebagai bonus bagi Sumut, pembelian Medan Club dalam kondisi ekonomi Sumut dalam tahap pemulihan akibat pandemi Covid-19.

Harga pembelian juga cukup fantastis, sebesar Rp 457 miliar. Seharusnya dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, baik itu kesehatan, pendidikan ataupun infrastruktur.

"Kita perlu mempertanyakan maksud kata bonus itu. Bonus seperti apa dan dari mana? Apakah ini benar-benar bonus untuk Sumut ataukah ada kepentingan lain yang tersembunyi di balik keputusan ini?" kata Kamal, Selasa (5/11/2024).

Pertanyaan ini sangat penting disampaikan untuk mendapatkan jawaban pasti atas ungkapan yang disampaikan Edy. Selain itu, masyarakat Sumut juga patut tahu bagaimana pengaturan prioritas penggunaan anggaran daerah di tengah situasi krisis.

"Masyarakat berhak mengetahui alasan di balik pengeluaran besar ini. Tentunya hal tersebut memiliki dampak yang kurang baik bagi masyarakat Sumut dimasa Covid-19," jelasnya.

Oleh karena itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawasi penggunaan anggaran daerah. Kemudian, memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat, bukan sekadar kepentingan segelintir orang.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini