SuaraSumut.id - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Pilgub Sumut yang diajukan pasangan Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala. Begini respons Bobby Nasution soal putusan MK itu.
Bobby mengaku telah menerima informasi soal putusan itu. Pihaknya bakal mengikuti tahapan selanjutnya.
"Ya kita tetap ikuti, tadi juga tim pemenangan sudah dikabari KPU. Baru dinfoin via telpon saja, belum secara surat menyurat," kata Bobby Nasution di Lapangan Merdeka Medan, Selasa (4/2/2025).
Informasi dari Tim Pemenangan, kata Bobby, KPU Sumut bakal melaksanakan pleno Rabu 5 Februari 2025.
"Nanti Insya Allah, besok ada pleno (dengan KPU)," ujarnya.
Dengan adanya putusan MK ini, maka program-program yang diusung Bobby-Surya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut bisa berjalan dengan optimal.
"Program-program yang kita usung bisa dijalankan dengan optimal," ucapnya.
Suami Kahiyang Ayu ini mengaku berkeinginan bertemu dengan rivalnya, Edy Rahmayadi. Hal itu untuk mendapat saran dan masukan dalam membangun Sumut.
"Keinginan pribadi pasti ada, sama-sama perlu masukan perlu saran juga dari seluruh yang pernah membangun Sumatera Utara dari gubernur-gubernur sebelumnya, pasti saya ingin dapat masukan saran dan pembelajaran," kata Edy.
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tidak menerima gugatan yang diajukan pasangan Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala dalam perkara Pilgub Sumut 2024.
Putusan dibacakan oleh Ketua MK Suhartoyo dalam sidang putusan dismissal perselisihan perkara Pilkada 2024 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2025).
"Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima," kata Suhartoyo.
Dalam pertimbangannya, MK menilai KPU telah melaksanakan kewenangan terkait permasalahan bencana banjir saat pemungutan suara 27 November 2024 yang terjadi di sejumlah daerah di Sumut. KPU juga telah menggelar pemungutan suara lanjutan (PSL), pemungutan suara susulan (PSS).
"Terkait dengan partisipasi pemilih yang tetap rendah, bahkan setelah PSL dan PSS, hal itu bukan kesalahan/kelalaian termohon. Rendahnya partisipasi pemilih dalam suatu kontestasi dapat terjadi disebabkan banyak faktor. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum," ujar Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah.
Guntur juga membacakan pertimbangan MK terhadap tudingan soal keterlibatan Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni dalam upaya pemenangan pasangan Bobby Nasution-Surya. Ia mengatakan pasangan Edy-Hasan tidak dapat membuktikan keterlibatan Agus Fatoni dalam Pilgub Sumut.
Selain itu, MK menilai rotasi yang dilakukan Menteri Dalam Negeri terhadap penjabat gubernur telah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
MK memutuskan jika perkara Pilgub Sumut tidak perlu dilanjutkan ke tahap pemeriksaan. MK tidak menerima gugatan tersebut.
Edy-Hasan dinyatakan tidak memenuhi syarat permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara yang diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
Oleh karena itu, Edy-Hasan tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan hasil Pilkada Sumut 2024.
"Mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon," kata Suhartoyo.
Kontributor : M. Aribowo
