"Dengan ini, perlawanan terhadap TPL hidup kembali. Karena hadir tadi pimpinan berbagai gereja denominasi di Indonesia, termasuk NGO, dan masyarakat sipil. Ini merupakan sebuah kebangkitan baru untuk melawan kezholiman-kezholiman TPL yang dialami masyarakat berpuluh tahun," kata Penrad Siagian.
Ia berharap persoalan yang dialami masyarakat adat di Tapanuli Raya menjadi pembahasan di tingkat pusat. Dirinya berharap pemerintah secara transparan memperlihatkan tapal batas lahan konsesi TPL. Dengan demikian, konflik yang selama ini terjadi antara pihak perusahaan dan masyarakat dapat terurai.
"Saya tadi sudah menyampaikan ke berbagai pihak agar segera pemerintah mengeluarkan soal konsesi lahan TPL. Banyak sekali yang tidak tahu mana batas lahan konsesi TPL tersebut," sebutnya.
Aduan Masyarakat Soal Konflik Agraria Setiap Tahun
Komisioner Komnas HAM, Saurlin mengutarakan, jumlah aduan soal konflik agraria menduduki posisi tertinggi aduan di Komnas HAM.
"Setidaknya, dalam tiga tahun terakhir ini ada lebih dari 3 ribu pengaduan konflik agraria," ujar Saurlin Siagian.
Soal konflik agraria, ia berharap lembaga negara mesti berkontribusi aktif menyelesaikannya.
"Dengan melihat hal ini, ada seribuan aduan soal ini setiap tahunnya. Dengan demikian, lembaga negara mesti terlibat dalam penyelesaian ini," bebernya.
Saat ini pihaknya juga tengah berkoordinasi dengan pihak Polri soal penanganan konflik agraria. Ia berharap, peninjauan ulang soal penanganan konflik agraria di masa lampau membuat penanganan masalah di masa depan lebih baik.
Ia juga menyoal perpindahan lokasi ibadat yang bertajuk "Merawat Alam Toba" yang diselenggarakan.
"Sebenarnya agak prihatin karena perpindahan lokasi ibadat. Di salah satu tempat ada dugaan 'pelarangan' ibadat hingga akhirnya berpindah ke sini untuk ketigakalinya," sebutnya.
Lalu, ia juga berharap agar lahan konsesi perusahaan supaya direvisi ulang. Hal ini dilakukan guna menghindari konflik baru antara masyarakat dengan pihak perusahaan yang ada di Tapanuli Raya ini.
"Soal konflik yang masih terjadi di kawasan Danau Toba ini, tentu ini mesti direvisi ulang, ditinjau ulang soal konsesi. Ini dilakukan guna memastikan kebenaran bagi pihak yang saling klaim," lanjutnya.
Persoalan antara pihak perusahaan dengan masyarakat adat membutuhkan kehadiran negara. Ia yakin, kehadiran negara menyelesaikan konflik agraria di Tapanuli Raya akan mampu menyelesaikan beragam persoalan yang muncul.
"Negara harus hadir. Segera membereskan bila ada kekeliruan pada konsesi di masa lalu. Saya pikir, tidak ada sulitnya buat negara untuk membereskan itu demi kemajuan masyarakat," pungkasnya.
