SuaraSumut.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirim sinyal kuat bahwa penyelidikan terhadap kasus korupsi proyek jalan di Sumatera Utara, tidak akan berhenti di tingkat provinsi saja.
Dua daerah, yaitu Mandailing Natal (Madina) dan Kota Padangsidimpuan, kini masuk dalam radar lembaga antirasuah.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan adanya peluang tersebut. Ini adalah lampu hijau bagi publik untuk mengawal lebih ketat proyek-proyek di daerah mereka.
"Tidak menutup kemungkinan tentunya terkait dengan proyek-proyek yang ada di wilayah Mandailing Natal, dan Padangsidimpuan," katanya, melansir Antara, Rabu 16 Juli 2025.
Menurut Budi, peluang ini muncul sebagai pengembangan dari kasus yang sedang mereka tangani, yaitu dugaan korupsi proyek jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumut dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I Sumut.
Selain itu, peluang tersebut dapat terjadi sebab KPK telah melakukan penggeledahan terhadap Kantor Dinas PUPR Mandailing Natal, serta Dinas PUTR Padangsidimpuan.
Sebelumnya, berdasarkan penggeledahan di rumah Dirut PT DNG Akhirun pada 4 Juli 2025, KPK bergerak untuk menggeledah rumah Plt Tugas Kadis PUPR Mandailing Natal Elpianti Harahap dan Kantor Dinas PUPR di sana.
Berdasarkan penggeledahan rumah Akhirun, KPK menemukan fakta yang bersangkutan mengerjakan sejumlah proyek di Mandailing Natal.
Untuk kasus dugaan korupsi dalam proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumut dan Satker PJN Wilayah I Sumut, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka.
Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting (TOP), Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Gunung Tua Dinas PUPR Sumut merangkap pejabat pembuat komitmen Rasuli Efendi Siregar (RES), PPK di Satker PJN Wilayah I Sumut Heliyanto (HEL), Dirut PT DNG Akhirun, dan Direktur PT RN M. Rayhan Dulasmi Piliang (RAY).
