- Beredar isu Polres dan Kodim Aceh Tengah menjual beras bantuan pascabencana, menimbulkan keresahan warga setempat.
- Bupati Aceh Tengah mengklarifikasi bahwa yang dijual adalah beras reguler Bulog melalui program GPM yang terstruktur.
- TNI-Polri hanya membantu penyaluran beras murah GPM demi menjaga stabilitas harga dan ketertiban pasar.
SuaraSumut.id - Di tengah situasi darurat pasca banjir dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Aceh Tengah, beredar kabar mengenai adanya dugaan penjualan beras bantuan bencana oleh Polres Aceh Tengah dan Kodim 0106.
Informasi tersebut dengan cepat menyebar dan menimbulkan keresahan, terutama bagi warga yang masih terisolasi akibat bencana tersebut.
Bupati Aceh Tengah Haili Yoga pun memberikan klarifikasi terkait kabar tersebut. Ia menegaskan bahwa beras yang dijual bukanlah beras bantuan bencana, melainkan beras reguler Bulog atau beras program Gerakan Pangan Murah (GPM).
Beras itu dijual dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah, untuk menjaga stabilitas harga pasar di tengah keadaan darurat.
"Untuk mencegah kepanikan, antrean panjang, hingga potensi kericuhan, Forkopimda bersama Bulog memutuskan agar proses penyaluran dibantu oleh aparat Polres Aceh Tengah dan Kodim 0106. Dengan cara ini masyarakat tetap dapat memperoleh beras murah secara tertib, aman, dan terkontrol," kata Haili, melansir Antara, Jumat 5 Desember 2025.
Kebijakan penjualan beras GPM untuk merespon permintaan masyarakat yang sebelumnya mendatangi gudang Bulog akibat mulai terjadinya kelangkaan beras di pasaran pasca bencana banjir dan tanah longsor di daerah itu.
Berikut tiga poin klarifikasi terkait hal ini yaitu :
1. Polres Aceh Tengah dan Kodim 0106 Aceh Tengah tidak pernah memperjualbelikan beras bantuan bencana.
2. Keterlibatan personel TNI-Polri hanya sebatas membantu proses penyaluran dan penjualan beras murah GPM dari gudang Bulog untuk masyarakat.
3. Langkah ini merupakan keputusan bersama Forkopimda Aceh Tengahdan Bulog sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan dan mencegah gejolak harga selama masa bencana.
"Jadi informasi yang beredar bahwa TNI-Polri menjual beras bantuan bencana adalah tidak benar, menyesatkan, dan tidak sesuai dengan fakta di lapangan," katanya.
