Polisi Bakal Periksa ASN Dinkes Sumut Soal Kasus Vaksin Covid-19 Ilegal

SuaraSumut.id - Polisi bakal memeriksa dua aparatur sipil negara (ASN) di Dinas Kesehatan Sumut dalam kasus jual beli vaksin Covid-19 secara ilegal.

Kasubbid Penmas Polda Sumut AKBP MP Nainggolan mengatakan, pemanggilan kedua ASN itu sudah dilayangkan. Namun demikian, MP Nainggolan tidak menjelaskan identitas saksi tersebut.

"Kedua saksi itu merupakan staf dari tersangka SH, Kasi Surveilans Dinas Kesehatan Sumut," katanya, dilansir dari Antara, Selasa (25/4/2021).

Penyidik memeriksa mantan Kadis Kesehatan Sumut berinisial AHB dan pelaksana tugas dr AYR diperiksa sebagai saksi.

Baca Juga: Harga Masker hingga Hazmat Janggal, Dana Covid BPBD Sumbar Diadukan ke KPK

Sebelumnya, empat orang ditetapkan sebagai tersangka dalam jual beli vaksin covid-19 secara ilegal. Mereka adalah SW merupakan agen properti, IW dokter di Rumah Tahanan Tanjung Gusta, KS (47) dokter di Dinas Kesehatan Sumut, dan SH merupakan ASN di Dinkes Sumut.

Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra menyebut, kegiatan itu telah berlangsung sejak April hingga Mei 2021. Uang yang dihasilkan senilai Rp 271.250.000.

"IW mendapat Rp 238.700.000 dan sisanya RP 32.500.000 diterima atau diberikan kepada SW. Dalam kesepakatannya, dari dari Rp 250 ribu, SW mendapat Rp 30 ribu dan IW mendapat Rp 220 ribu," paparnya.

SW laku pemberi suap dikenakan Pasal 5 ayat 1 a dan b dan atau Pasal 13 Undang Undang RI No 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana pemberantasan korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001.

"Tersangka IW dan KS selaku ASN menerima suap berupa uang dikenakan pasal 12 huruf a dan b dan atau Pasal 5 ayat 2 dan atau Pasal 11 Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Para tersangka juga dikenakan Pasal 64 ayat 1 KUHP yaitu perbuatan berlanjut serta Pasal 55 KUHP," ujar Panca Putra.

Baca Juga: Amati Gerhana Bulan Total, ITERA Sebut Super Blood Moon

"Saudara SH kita kenakan Pasal 372 dan 374 KUHP. Tidak menutup kemungkinan dikenakan pasal tindak pidana korupsi," tukasnya.