Soal Kasus Korupsi Bank BUMN, Begini Tanggapan PT ACR

SuaraSumut.id - Kejati Sumut menahan direktur PT ACR berinisial M terkait kasus dugaan korupsi kredit macet Bank BUMN di Medan.

Terkait hal tersebut, manajemen PT ACR pun buka suara. Mereka menilai Kejati Sumut terkesan memaksakan penahanan M dan mengabaikan fakta-fakta termasuk kronologi awalnya kasus itu.

Demikian dikatakan oleh Humas PT ACR, Andre Perdana, melansir Medanheadline.com--jaringan Suara.com, Kamis (21/07/2022).

"Kasus ini berawal dari jual beli tanah dari PT ACR kepada Canakya Suman sebesar Rp 45 miliar. Pembayaran dilakukan secara kredit oleh Canakya Suman kepada PT ACR," katanya.

Baca Juga: Tak Sudi Diputusin, Cewek Tewas Setengah Bugil di Kali Cikeas Ternyata Dibunuh Mantan Pacar

Namun, kata Andre, setelah empat kali cicilan, Canakya tidak sanggup meneruskan pembayaran. Agar dapat terus melakukan pembayaran, Canakya berusaha menjual tanah dengan cara mengkavling.

"Penjualan kavlingan berikut rencana bangunan, ternyata diminati banyak konsumen. Namun, Canakya terganjal faktor finansial untuk membangun perumahan," ujarnya.

Pihak Canakya lalu mendapat solusi dari pihak perbankan. Canakya akan mendapatkan kucuran dana dengan cara menggunakan nama PT ACR.

"Mengingat berbagai pertimbangan, akhirnya PT ACR memberikan surat kuasa menjual kepada Canakya. Surat Kuasa Menjual tertuang dalam akte Nomor 168 tanggal 27 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris Elviera," katanya.

Canakya justru memanfaatkan kuasa jual untuk melakukan peminjaman ke BTN tanpa sepengetahuan PT ACR.

Baca Juga: VIDEO Pengakuan Billy Syahputra soal Mantan Terindah dengan HVK yang Diduga Hilda Vitria

"Pencairan pertama, Canakya melakukan pelunasan pinjamannya kepada PT Bank Sumut. Selanjutnya, pembayaran pinjaman terhadap PT ACR," jelasnya.

Ironinya, kata Andre, meskipun sebagai kreditur Canakya sudah melaksanakan kewajibannya kepada Bank untuk pemasangan hak tanggungan, provisi dan sebagainya, namun pihak bank tidak melakukan itu.

"Proses balik nama juga tidak terjadi. Notaris pihak Bank sama sekali tidak melakukan itu. Buktinya sampai sekarang hak tanggungan terhadap jaminan tidak ada. Semuanya tercatat masih atas nama PT ACR," katanya.

Kuasa Hukum Canakya, Rita Wahyuni merasa heran dengan sikap Kejati Sumut yang terkesan tebang pilih dalam melaksanakan proses hukum terhadap pihak pihak yang terlibat.

"Seharusnya Kejatisu juga melakukan penahanan terhadap oknum pejabat Bank  dan notaris yang diduga kuat turut bermain dalam proses kredit Canakyan," katanya.

Rita heran bagaimana mungkin kredit bisa cair kepada Canakya, sedangkan sampai saat ini hak tanggungan terhadap jaminan tidak ada dan masih tercatat atas nama PT ACR.

"Kalau tidak ada-apa apanya, bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Mengapa penyidik terkesan hanya menargetkan Canakyan dan Dirut PT ACR," kata Rita.

Ia mengaku sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak agar persoalan ini mendapat perhatian para penyelenggara negara di pusat, termasuk juga Kementerian BUMN.

Sebelumnya, Kejati Sumut menahan M. Direktur PT ACR ini ditahan terkait kasus dugaan korupsi kredit macet.

Kasi Penkum Kejati Sumut Yos A Tarigan mengatakan, tim penyidik menemukan dua alat bukti yang cukup atas keterlibatan M dalam perkara itu.

"M kemudian menjadi tersangka dan ditahan," kata Yos, Rabu (20/7/2022) malam.

Yos menjelaskan, kasus ini bermula tahun 2011. Saat itu M melakukan pengikatan perjanjian jual beli tanah kepada Direktur PT KAYA berinisial CS seluas 13.680 m2 di Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Seiring berjalannya waktu, PT KAYA mengajukan kredit modal kerja dan kredit konstruksi Yasa Griya di Bank dengan plafon Rp 39,5 milyar guna pengembangan perumahan Takapuna Residence.

"Ini menjadi kredit macet dan diduga terdapat peristiwa pidana yang mengakibatkan kerugian keuangan negara," kata Yos.

Dalam proses pencairan kredit tersebut, kata Yos, diduga tidak sesuai dengan proses dan aturan yang berlaku dalam penyetujuan kredit di perbankan.

"Akibatnya ditemukan peristiwa pidana yang mengakibatkan kerugian keuangan negara Rp 39,5 M," kata Yos.

M diduga melanggar Pasal 2 subsidair Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana jo Pasal 5 ke-1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

"M ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan 20 hari ke depan," katanya.