SuaraSumut.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Labuhanbatu Utara Kharuddin Syah alias Buyung.
Hal itu dikatakan Komisioner KPK Lili Pintauli Siregar dalam live konferensi pers di akun YouTube KPK RI, Selasa (10/11/2020).
"Setelah menemukan bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ini ke penyidikan pada tanggal 17 April 2020 dan menetapkan tersangka," kata Lili.
KPK juga mengamankan Wakil Bendahara Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) periode 2016-2019 Puji Suhartono (PJH).
Baca Juga:KPK Panggil Bupati KBB, Jubir KPK: Terkait Penyidikan
Penetapan tersangka dan penahan merupakan lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Labuhanbatu Utara.
Lili mengatakan, perkara ini merupakan pengembangan dari perkara suap terkait dana usulan dana perimbangan keuangan daerah dalam RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018 yang diawali dengan OTT pada Jumat 4 Mei 2018 di Jakarta.
Atas perbuatannya, KSS disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sedangkan PJH disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 KUHP.
Untuk kepentingan penyidikan, KSS ditahan di Rutan Polres Jakarta Pusat. Sedangkan PJH ditempatkan di Rutan Polres Jakarta Timur.
Baca Juga:KPK Akui Sering Bongkar Korupsi Bupati karena Dilaporkan Istri Sendiri
"Akan dilakukan penahanan sampai 20 hari ke depan," pungkasnya.
