SuaraSumut.id - Para Kepala Daerah patut mengencangkan ikat pinggang dalam menangani pandemi covid-19 di daerahnya. Pasalnya, Kapolda Jawa Barat akan menindak tegas setiap pihak yang masih belum serius menangani corona.
Hal ini dijelaskan oleh Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Dofiri saat ditanya soal Wali Kota Bogor Bima Arya yang disebut akan mencabut laporan polisi terhadap RS UMMI.
Kendati demikian, ia tidak yakin jika Wali Kota Bogor Bima Arya akan mencabut laporan terhadap RS UMMI tersebut.
Ia menegaskan bahwa mereka berhak mengambil tindakan tegas lantaran laporan itu merupakan laporan pidana, bukan delik aduan.
Baca Juga:Tegas! Begini Sikap Kapolda Jabar Terkait RS UMMI dan Habib Rizieq
"Saya ingin menjelaskan pertama saya tidak yakin wali kota sungguh-sungguh menyatakan itu (cabut laporan), itu pertama," kata Dofiri, saat ditemui di Mapolda, Senin (30/11/2020).
"Ini bukan delik aduan, tapi pidana murni. Kalau pidana murni, kewajiban negara melalui aparatnya yakni kepolisian untuk meng-handle langsung dan mengusut perkara ini," sambung Dofiri.
Dofiri menjelaskan, berdasarkan data yang ia dapat, per hari kemarin, Minggu (29/11/2020) jumlah orang yang terpapar Covid-19, mencapai angka enam ribu. Angka tersebut, merupakan angka yang tertinggi, semenjak pandemi Covid-19 terjadi di Indonesia.
Jika memang Bima Arya mencabut laporannya tersebut, itu sama saja Bima Arya tidak tegas tangani penyebaran Covid-19.
"Jadi kalau misalnya masih ada yang mencla-mencle dan masih kurang serius dalam penanganan protokol kesehatan, maka kita tentunya bakal mengambil langkah hukum yang tegas dan terukur," katanya.
Baca Juga:RS UMMI Dipolisikan, Rocky Gerung Sebut Wali Kota Bogor Lagi Main 'Drakor'
Jenderal bintang dua itu, berharap seluruh elemen Satgas Covid-19 di daerah terutama di Jabar, untuk turut aktif memutus mata rantai Covid-19. Ia pun telah instruksikan kepada jajarannya, untuk lakukan mendukung sepenuhnya pelaksanaan protokol kesehatan.
- 1
- 2
