SuaraSumut.id - Aparat kepolisian melakukan pemetaan potensi kerawanan Pilkada Serentak 2020 di Sumut yang digelar 9 Desember.
Dari 19.919 tempat pemungutan suara (TPS) pada 23 kabupaten/kota, sebanyak 1.352 masuk dalam kategori rawan kericuhan.
Guna mengantisipasi hal tersebut, Polda Sumut bersama Kodam I/ Bukit Barisan akan bersinergi melakukan pengamanan.
"Dari TPS kita sudah membuat indeks kerawanan Pemilu di 21 ribu TPS," kata Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol. Martuani Sormin usai menerima kunjungan Pagdam I/BB, Senin (30/11/2020).
Baca Juga:Pilkada Serentak, Klaten dan Boyolali Jadi Perhatian Khusus Polda Jateng
Martuani menjelaskan, dari 1.352 TPS potensi rawan kericuhan, ada 1.223 TPS masuk kategori rawan dan 179 TPS katagori sangat rawan.
Sedangkan sisanya 18.502 TPS berada dalam katagori aman, ditambah TPS khusus sebanyak 15 TPS.
"Beberapa daerah yang rawan kericuhan dan sangat rawan saat Pilkada ada di Kota Medan, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Kepulauan Nias dan daerah lainnya. Beberapa faktor yang menyebabkan pilkada ini rawan atas konflik," ujar Martuani.
Martuani menyebut, prajurit dari Kodam I/BB juga akan membackup di 23 kabupaten/ kota.
"Tadi kami sepakat daerah yang paling rawan di situ Pangdam dan Kapolda. Dipastikan personil TNI-Polri ada di semua TPS," ungkap Martuani Sormin.
Baca Juga:Fokus Menangkan Jagoan Golkar di Pilkada, Wagubsu Ijeck Kembali Ambil Cuti
Sebelumnya, Martuani mengatakan, kerawanan Pilkada Medan karena ketatnya persaingan pasangan calon. Persaingan ini dinilai sangat dinamis.
"Potensi rawan dan sangat rawan kericuhan saat pilkada juga teridentifikasi di Kabupaten Humbahas. Kerawanan ini muncul karena hanya diikuti satu pasangan calon yaitu, pasangan Dosmar Banjarnahor-Oloan Paniaran Nababan. Pasangan ini melawan kotak kosong," cetusnya.
Potensi konflik saat pilkada muncul setelah adanya gerakan dari sekelompok masyarakat di daerah itu. Apalagi, ada warga yang menjadi bagian dari tim pemenangan kotak kosong.
"Mereka berupaya keras mengalahkan pasangan calon tunggal dalam pilkada. Ada posko pemenangan kotak kosong," jelasnya.
Begitu juga dengan potensi kerawanan Pilkada Kepulauan Nias. Berdasarkan hasil analisis pihak kepolisian, daerah dimaksud selalu ricuh setiap proses pilkada.
Bahkan, konflik juga muncul saat pemilu legislatif dan pemilihan gubernur. Konflik muncul karena masyarakat mencurigai adanya kecurangan.
Guna mengantisipasi kerawanan saat pilkada, sebanyak 12.350 personel dikerahkan dalam melakukan pengamanan.
Pengamanan dilakukan secara serentak sejak September 2020 kemarin. Kekuatan yang dikerahkan itu sebesar 2/3 dari jumlah personel sebanyak 20.669 orang.
