SuaraSumut.id - Pemerintah harus memastikan vaksin Covid-19 yang akan didistribusikan kepada masyarakat dalam kondisi aman dan halal.
Hal itu diharapkan agar proses vaksinasi tidak menimbulkan penolakan dari kalangan masyarakat.
"Kita harap Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan, agar dapat meyakinkan masyarakat bahwa vaksin Covid-19 benar-benar aman saat digunakan (disuntik) nantinya," kata Bupati Aceh Barat Haji Ramli MS, dilansir dari Antara, Selasa (22/12/2020).
Ia mengatakan, saat ini masih terdapat berbagai sikap pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia, terkait upaya pemerintah untuk melakukan vaksinasi guna memutus mata rantai Covid-19.
Baca Juga:Dampak Covid-19, Omset Penjualan Pernak-Pernik Natal Turun
Bentuk pro kontra itu karena masih banyaknya silang pendapat para ahli kesehatan, termasuk tokoh masyarakat dan pemuka agama di Tanah Air, yang menyikapi rencana vaksinasi tersebut.
Ia menyarankan pemerintah pusat agar betul-betul dapat meyakinkan seluruh rakyat di Indonesia bahwa vaksin Covid-19 aman bagi kesehatan.
Jika pemerintah tidak bisa meyakinkan masyarakat bahwa vaksin tersebut aman, maka hal ini dikhawatirkan akan menjadi fitnah bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sehingga dikhawatirkan akan menjadi konflik baru di tengah-tengah masyarakat.
Namun, apabila pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM) serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) memastikan bahwa vaksin tersebut benar-benar aman dan halal ketika digunakan, maka hal tersebut tidak akan lagi menjadi polemik di masyarakat, kata Ramli MS menegaskan.
Ramli MS menegaskan dirinya tetap mendukung sepenuhnya upaya pemerintah dalam memutus mata rantai pandemi COVID-19 di Tanah Air, sehingga diharapkan pemulihan ekonomi secara nasional dapat segera diwujudkan.
Baca Juga:Ikatan Dokter Nyatakan Status Darurat Medis Corona di Jepang
"Kalau kami sebagai pemerintah di daerah, masalah vaksinasi ini tergantung kesimpulan dari pemerintah pusat. Kita berharap polemik di masyarakat terkait penolakan vaksin ini sebaiknya diatasi terlebih dahulu, sehingga tidak berimbas kepada pemerintah termasuk kami di daerah," pungkasnya.
