SuaraSumut.id - Wali Kota Medan Bobby Nasution melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dua dinas di hari pertama kerja usai libur Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, Senin (17/5/2021).
Bobby dibuat geram karena melihat sejumlah meja ASN yang kosong saat jam kerja. Awalnya, Bobby mekakukan sidak ke Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil) Medan, di Jalan Iskandar Muda.
Di sana Bobby terlihat berbincang dengan warga mengenai kendala pengurusan dokumen kependudukan.
"Lagi ngurus apa bang? Lama tidak ngurusnya? Gada bayar-bayar kan? Atau pungli atau calo gitu?" tanya Bobby.
Baca Juga:Pemerintah Sebut 1,5 Juta Orang Keluar Jakarta saat Masa Larangan Mudik
"Iya saya urus KTP sama KK pak. Ini lagi antar berkas ke loketnya. Sejauh ini lancar Pak," kata warga bernama Rehan.
"Kalau sering disidak gini pasti pelayanan ASN akan meningkat. Kami apresiasi gaya memimpin pak wali sekarang," tambah Rehan.
Tak hanya itu, warga juga ingin memastikan data mereka online hingga bisa melakukan pencarian PKH.
"Pak tolonglah, kenapa PKH kami tak cair-cair sudah setahun. Nama kami sudah keluar sebagai penerima tapi gak cair-cair," kata Bre Sembiring.
Mendengar keluhan itu, Bobby langsung menyuruh stafnya untuk mencatat nama kelompok ibu-ibu agar dicek dan dipercepat pencairannya.
Baca Juga:Sinopsis Ikatan Cinta 17 Mei 2021: Rumah Tangga Elsa Terancam Bubar!
"Terimakasih pak wali kami," kata Sembiring.
Setelah itu, suami Kahiyang Ayu ini bergerak ke Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Medan, di Jalan AH Nasution.
Bobby berjalan cepat memasuki ruangan Sekretaris Dinas tersebut.
Ia melihat banyaknya tumpukan berkas. Namun bisa dimaklumi karena PTSP mengaku masih jalani masa transisi.
"Ini berkas tanggal berapa? Kok masih di sini. Saya minta cepat diselesaikan jangan sampai berlarut dan menumpuk," kata Bobby.
Satu hal yang dipastikan Bobby di PTSP adalah agar pengurusan izin dipangkas birokrasinya. Beberapa waktu lalu Bobby telah memutuskan agar seluruh teknis pengurusan izin dikerjakan oleh PTSP tak lagi di Perukim.
"Jadi harapannya dengan difokuskan pengurusan izin harus cepat. Dari biasanya 21 hari saya minta jadi sekitar 14 hari," perintahnya.
