SuaraSumut.id - Polda Sumatera Utara menyebut vaksin Covid-19 yang dijual secara ilegal Rp 250 ribu per dosis untuk setiap kali penyuntikan.
Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak, mengatakan jika pengungkapan ini bermula dari informasi yang mereka terima tentang adanya jual beli vaksin Covid-19 di masyarakat.
"Vaksin Covid-19 Dijual Ilegal di Sumut Dipatok Rp250.000 untuk Satu Kali Suntik," kata Kapolda Sumut, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, Jumat (21/5/2021).
Dalam kasus ini, petugas telah menetapkan empat orang menjadi tersangka. Mereka adalah SW merupakan agen properti, IW dokter di Rumah Tahanan Tanjung Gusta, KS (47) dokter di Dinas Kesehatan Sumut, dan SH merupakan ASN di Dinkes Sumut.
Baca Juga:Polisi: Vaksin Covid-19 Ilegal Sudah Disuntikkan kepada 1.085 Orang
Panca Putra mengatakan, kasus ini terungkap berdasarkan laporan masyarakat. Petugas melakukan penyelidikan dan mendapati pelaksanaan vaksinasi di salah satu perumahan di Medan.
Dari pengakuan para tersangka diketahui bahwa telah 15 kali melakukan aksinya. Kegiatan tersebut telah berlangsung sejak April hingga Mei 2021. Uang yang dihasilkan senilai Rp 271.250.000.
"IW mendapat Rp 238.700.000 dan sisanya RP 32.500.000 diterima atau diberikan kepada SW. Dalam kesepakatannya, dari dari Rp 250 ribu, SW mendapat Rp 30 ribu dan IW mendapat Rp 220 ribu," paparnya.
SW laku pemberi suap dikenakan Pasal 5 ayat 1 a dan b dan atau Pasal 13 Undang Undang RI No 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana pemberantasan korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001.
"Tersangka IW dan KS selaku ASN menerima suap berupa uang dikenakan pasal 12 huruf a dan b dan atau Pasal 5 ayat 2 dan atau Pasal 11 Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Para tersangka juga dikenakan Pasal 64 ayat 1 KUHP yaitu perbuatan berlanjut serta Pasal 55 KUHP," ujar Panca Putra.
Baca Juga:Oknum Sipir Tersangka Penjual Vaksin COVID 19 Ilegal Terancam Dipecat
"Saudara SH kita kenakan Pasal 372 dan 374 KUHP. Tidak menutup kemungkinan dikenakan pasal tindak pidana korupsi," tukasnya.
