SuaraSumut.id - Wali Kota Medan Bobby Nasution dinilai menunjukkan tindakan tegas dengan menyegel Centre Point Mall karena menunggak pajak Rp 56 miliar.
"Apresiasi yang kita berikan untuk Bobby Nasution dan kita mendukung sepenuhnya tindakan penyegelan itu," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Medan, Robi Barus di Medan, dilansir dari Antara, Senin (12/7/2021).
Ia mengatakan, hukum harus ditegakkan sebagai bukti dan bukan sekedar lip service, tetapi serius membenahi peraturan di ibu kota Provinsi Sumatera Utara ini.
Fraksi PDIP sebenarnya telah lama meminta Pemkot Medan melakukan tindakan tegas karena hal itu berbanding lurus dengan iklim investasi yang sehat.
Baca Juga:Saleh Daulay: Vaksinasi Gratis, Tidak Diperjualbelikan
"Kepada investor kita tegaskan, silakan berinvestasi di Kota Medan dan kita dukung penuh. Akan tetapi ada aturan yang harus dipatuhi, termasuk membayar pajak," ujarnya.
Diberitakan, Bobby Nasution memimpin penyegelan Centre Point Mall Medan, di Jalan Jawa, Kecamatan Medan Timur. Mal itu disegel lantaran menunggak pajak hingga Rp 56 miliar.
"Kami hanya ingin meminta hak kami dalam hal ini pembayaran pajak yang Rp 56 miliar," kata Bobby usai memasang tanda gedung tersebut disegel sementara, Jumat (9/7/2021).
Bobby mengatakan, upaya yang dilakukan Pemkot Medan bukan secara tiba-tiba. Sebelumnya telah dilakukan upaya untuk menagih beban Pajak Bumi Bangunan (PBB) itu kepada pihak pengelola pusat perbelanjaan itu. Namun, kata Bobby, hingga saat ini pihak PT ACK sebagai pemilik dan pengelola tidak kunjung membayar.
"Ini bukan tiba-tiba, saya tekankan ini bukan tiba-tiba, karena berulang kali kita sampaikan dan itu sebelum periode saya sudah melakukan komunikasi kepada pihak pengelola bahkan sudah pernah ada MoU antara kita dengan PT KAI serta PT ACK. Namun itu sudah kadaluarsa selama 2 tahun, tapi tidak ada tindak lanjutnya," ungkapnya.
Baca Juga:Hasil Seleksi PPDB Pekanbaru Tingkat SMP Negeri Diumumkan Hari Ini
Bobby mengaku, total pajak yang ditunggak sebelumnya Rp 80 miliar, namun diminta untuk dihitung ulang sehingga didapatkan beban pajak sebesar Rp 56 miliar.
Bobby mengatakan, pada 7 Juni 2021 pihak Pemkot Medan telah menggelar rapat bersama pihak PT ACK, PT KAI yang dihadiri oleh Kasatgas KPK dan Kajari. Dalam rapat itu disepakati bahwa PT ACK harus membayar beban pajak dalam jangka waktu sebulan.
"Itu diminta hitung ulang kita hitung ulang. Dari sebelumnya luasnya 300 ribu meter menjadi 219.000 dengan totalnya Rp 56 miliar. Dalam rapat pada 7 Juni disepakati bahwa pajak akan dibayarkan pada 7 Juli, atau sebulan harus dibayar," tukasnya.
