SuaraSumut.id - Sebanyak tujuh rancangan qanun (peraturan) Aceh masuk dalam tahapan konsultasi ke Kemendagri.
"Ada tujuh qanun yang sudah kami kirimkan kepada Kemendagri (dalam rangka konsultasi) untuk mendapatkan fasilitasi," kata Ketua Badan Legislatif, Azhar Abdurrahman, melansir Antara, Kamis (9/12/2021).
Tujuh rancangan qanun tersebut, yaitu tentang peternakan, perubahan atas qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota.
Kemudian, rancangan qanun Aceh tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Aceh, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan perubahan atas qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal.
Baca Juga:Kamboja Banyak Berkembang, Asnawi Mangkualam Minta Timnas Indonesia Waspada
"Dua rancangan qanun lagi yang sudah dikirimkan ke Mendagri, yaitu tentang hak ekonomi, sosial dan budaya rakyat Aceh, serta tentang hak sipil dan politik Aceh," katanya.
Dari tujuh yang dikonsultasikan, empat di antaranya sudah mendapatkan fasilitasi yaitu perubahan atas qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota.
Rancangan qanun tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Aceh, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan perubahan atas qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal.
Setelah proses konsultasi dan fasilitasi selesai dilakukan, maka baru dilaksanakan rapat paripurna pengesahan sejumlah rancangan tersebut menjadi qanun Aceh.
"Paripurna menunggu balasan jawaban dari Kemendagri dalam minggu ini, ya (setelah ada jawaban langsung paripurna)," tukasnya.
Baca Juga:Gus Muhaimin Minta Pemerintah Tak Ragu Investasi Besar-besaran untuk Kaum Muda
