facebook

Highlight Terpopuler News Lifestyle Indeks

Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy Ditetapkan Jadi Tersangka Pencucian Uang

Suhardiman Senin, 04 Juli 2022 | 12:05 WIB

Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy Ditetapkan Jadi Tersangka Pencucian Uang
Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy (Ambon.go.id)

Richard ditetapkan tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).

SuaraSumut.id - Wali Kota Ambom nonaktif Richard Louhenapessy kembali ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Richard ditetapkan tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU). Hal tersebut dikatakan oleh Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, melansir Antara, Senin (4/7/2022).

"Selama proses penyidikan dugaan perkara awal tersangka RL, tim penyidik KPK kemudian mendapati adanya dugaan tindak pidana lain yang diduga dilakukan saat yang bersangkutan masih aktif menjabat sebagai Wali Kota Ambon berupa TPPU," kata Ali Fikri.

Ali Fikri mengatakan, penetapan tersangka merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap persetujuan izin prinsip pembangunan cabang ritel tahun 2020 di Kota Ambon, Maluku, yang sebelumnya juga menjerat Richard sebagai tersangka.

Baca Juga: Film Winter in Tokyo: Kehadiran Tetangga Baru yang Menjadi Awal Kisah Cinta

KPK menduga Richard dengan sengaja menyembunyikan maupun menyamarkan asal usul kepemilikan harta benda dengan menggunakan identitas pihak-pihak tertentu.

Kekinian pengumpulan alat bukti terus dilakukan dengan menjadwalkan pemanggilan saksi-saksi dalam penyidikan kasus pencucian uang Richard tersebut.

"Perkembangan penanganan dari perkara ini akan kami selalu kami sampaikan pada masyarakat,"tambahnya.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Richard sebagai tersangka penerima suap bersama staf tata usaha pimpinan Pemkot Ambon Andrew Erin Hehanusa (AEH) dalam kasus persetujuan izin prinsip pembangunan cabang ritel di Kota Maluku.

Sementara sebagai pemberi suap ialah Amri (AR) selaku wiraswasta/karyawan Alfamidi Kota Ambon.

Baca Juga: Angga Wijaya Berharap Proses Cerainya Dengan Dewi Perssik Lancar

KPK menjelaskan dalam kurun waktu tahun 2020, Richard memiliki kewenangan salah satunya memberikan persetujuan izin prinsip pembangunan cabang ritel di Kota Ambon.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait